UNGARAN – Selama hampir dua pekan dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2020 mulai tanggal 15 Juli hingga , Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang sedikitnya menemukan sedikitnya 84 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang tidak menaati protokol kesehatan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, M Talkhis saat dihubungi Selasa (28/7/2020) mengatakan, ke-84 PPDP tersebut diketahui tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) berupa sarung tangan saat bertugas. Menurut Talkhis, mereka terpaksa melepas sarung tangan karena kesulitan saat harus membuka lembaran kertas, melepas dan memasang stiker. Hal itu disebabkan sarung tangan yang dikenakan oleh para petugas bukan sarung tangan lateks atau karet, melainkan berbahan plastik. Atas hal tersebut Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD) yang ada di lapangan segera menindaklanjuti dengan memberikan saran lisan.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Syahrul Munir menambahkan, urgensi pemakaian sarung tangan oleh PPDP saat melaksanakan coklit dari rumah ke rumah adalah untuk meminimalisasi kontak fisik antara PPDP dengan Pemilih.
PKPU Nomor 6 tahun 2020 mengatur bagaimana petugas yang menerima berkas dokumen atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan sekali pakai.
Dalam pengawasan Coklit, kehadiran Pengawas bukan hanya memastikan warga yang telah memenuhi syarat (MS) dimasukkan dalam daftar pemilih dan warga yang tidak memenuhi syarat (TMS) dihapus dari daftar pemilih, tetapi juga memastikan bahwa PPDP mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 termasuk menggunakan APD lengkap. (win)
