HOME

Bawaslu Kabupaten Semarang Waspadai Praktik Politik Uang di Pilbup

Bawaslu Kabupaten Semarang Waspadai Praktik Politik Uang di Pilbup

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest

Suasana sosialisasi pengawas partisipatif yang digelar Bawaslu Kabupaten Semarang. (Foto/Ist)

UNGARAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang telah memetakan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Semarang 2020, diantaranya soal politik uang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto menyatakan, potensi pelanggaran yang perlu diantisipasi bersama salah satunya adalah politik uang. Setidaknya ada dua dampak serius dari adanya praktik politik uang.

Pertama, sanksi yang sangat berat jika terbukti terjadinya politik uang, yaitu pidana penjara paling singkat tiga tahun penjara dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta, paling banyak Rp1 miliar. Sanksi tersebut berlaku bagi pemberi dan penerima yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Kedua, dampak lain dari praktik politik uang adalah bisa menjadi salah satu embrio munculnya perilaku korupsi.



Bagi calon yang mengeluarkan biaya politik sangat tinggi akan sangat mengganggu kinerjanya saat terpilih sebagai pemimpin, karena ada beban biaya yang sangat besar saat pencalonan. Kondisi ini menjadi rentan terhadap potensi penyalahgunaan anggaran yang menjadi kewenangannya.

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
KABAR JAWA TENGAH
KABAR NASIONAL
KABAR INTERNASIONAL

KABAR TERKAIT
KABAR TERBARU
10 KABAR POPULER
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp