RASIKAFM.COM | UNGARAN – Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, mengusulkan revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait pendirian rumah ibadah kepada Presiden. Revisi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi seluruh umat beragama untuk memperoleh hak yang sama dalam mendirikan tempat ibadah.
Gus Miftah berharap ketentuan pendirian rumah ibadah tidak menjadi kendala maupun mempersulit masyarakat dalam menjalankan hak beribadah.
“Kita baru mengusulkan kepada Presiden untuk bisa merevisi bagaimana kemudian pendirian rumah ibadah itu tidak ada yang dirugikan. Jadi semua agama bisa mendapatkan fasilitas dan hak yang sama untuk membangun rumah ibadah, tentunya dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya saat menghadiri Peringatan Hari Toleransi Internasional 2026 di Pendapa Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Senin (16/12/2026).
Menurutnya, aturan yang ada nantinya perlu tetap memperhatikan ketentuan hukum, tetapi jangan sampai prosedurnya justru menyulitkan umat beragama yang hendak mendirikan tempat ibadah.
“Tapi ketentuan itu jangan sampai kemudian membuat repot, membuat ribet bagi yang mau mendirikan tempat ibadah,” tegasnya.
Di sisi lain, Gus Miftah menilai kondisi kerukunan dan toleransi antarumat beragama saat ini menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjaga kerukunan dan moderasi beragama.
“Saya pikir di era pemerintahan Pak Prabowo hari ini sudah tidak ada lagi isu-isu radikalisme dan lain sebagainya. Kondisi hari ini sangat jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya, persoalan toleransi dan moderasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan, saling menghormati, serta menumbuhkan sikap toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai tersebut perlu terus ditanamkan, termasuk kepada generasi muda sejak usia sekolah dasar hingga menengah atas.
“Kita harus tetap bersama-sama menjaga rasa kebersamaan, saling hormat-menghormati, toleransi antarumat beragama, dan menghormati keberagaman dengan saling bantu-membantu. Ini harus terus kita tanamkan, terutama kepada anak-anak kita yang saat ini ada di sekolah dasar, SMP, hingga SMA,” katanya.
Terkait persoalan pendirian tempat ibadah yang sempat memicu gejolak di Desa Kalongan, Kabupaten Semarang, Ngesti mengatakan pemerintah daerah telah berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
“Kami dari pemerintah daerah bersama FKUB, pemerintah desa setempat, kecamatan, Kemenag, dan Forkopimda duduk bersama. Kita akan fasilitasi terkait permasalahan yang ada di lapangan,” jelasnya.
Ngesti menambahkan, pihaknya juga telah mengundang pendeta yang bersangkutan untuk mengajak semua pihak menahan diri dan saling menghormati.
“Ini menjadi perhatian kami dan akan ditindaklanjuti, termasuk setelah pelaksanaan Pilkades serentak,” pungkasnya. (win)









