RASIKAFM.COM | UNGARAN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Semarang melayangkan nota keberatan yuridis kepada KONI Provinsi Jawa Tengah menyusul ditolaknya permohonan banding terkait sengketa atlet paralayang Muhammad Afifian dalam ajang Porprov Jawa Tengah XVII 2026.
KONI Kabupaten Semarang menilai putusan Dewan Hakim Porprov yang menolak banding tersebut mengabaikan prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan olahraga. Bahkan, pertimbangan yang mengedepankan hukum kebiasaan dibandingkan aturan tertulis dalam Technical Handbook (THB) dinilai berpotensi menjadi preseden buruk bagi perlindungan hak atlet.
Ketua KONI Kabupaten Semarang, Dody Prasetyo, mengatakan pihaknya mengambil sikap untuk memperjuangkan hak atlet sekaligus mendorong penyelenggaraan kompetisi yang menjunjung tinggi sportivitas dan aturan yang telah disepakati.
“Prinsipnya, kami ingin pelaksanaan kegiatan berjalan sportif, jujur, dan sesuai aturan yang sudah ditetapkan, baik yang tertuang dalam handbook cabang olahraga maupun ketentuan lainnya,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Ungaran, Senin (9/11/2026) petang.
Menurut Dody, persoalan tersebut bermula dari perbedaan pendapat antara atlet, pelatih, dan Technical Delegate (TD) cabang olahraga paralayang terkait sistem penentuan hasil pertandingan. Perselisihan itu kemudian berlanjut hingga ke Dewan Hakim Porprov. Ia menilai perjuangan atlet di lapangan seharusnya mendapatkan penghargaan sesuai aturan yang diketahui dan dipahami sebelum pertandingan berlangsung.
“Atlet sudah berjuang dan berusaha. Pemahaman atlet terhadap aturan juga berdasarkan apa yang tertulis dalam handbook. Namun, dalam penilaian ternyata ada pendapat lain. Ini yang kami anggap kurang fair,” tegasnya.
Lebih lanjut diterangkan Kepala Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan KONI Kabupaten Semarang, Lugud Endro Susilo. Keberatan tersebut berkaitan dengan nomor open distance pada cabang olahraga paralayang. Dalam nomor tersebut, jarak terbang menjadi salah satu aspek yang dipersoalkan. Menurutnya, Muhammad Afifian mencatatkan jarak terbang 25,23 kilometer. Catatan itu lebih jauh dibandingkan atlet yang memperoleh medali perunggu dengan jarak 25,1 kilometer.
“Masalahnya, hasil pertandingan tidak ditentukan semata-mata berdasarkan jarak terbang terjauh. Penyelenggara menerapkan konversi jarak menjadi poin dengan mempertimbangkan parameter Day Quality,” katanya.
Menurut Lugud, mekanisme konversi tersebut tidak tercantum secara jelas dalam THB resmi maupun disampaikan saat Technical Meeting (TM) sebelum pertandingan.
“Itu yang menjadi perdebatan kami. Jelas merugikan, atlet kami tidak memperoleh medali,” urainya.
KONI Kabupaten Semarang sebelumnya telah mengajukan keberatan hingga menempuh upaya banding. Namun, permohonan tersebut ditolak melalui Putusan Dewan Hakim Porprov Jawa Tengah XVII 2026 Nomor 03/DH-PORPROV.JTG/X/2026 yang dibacakan Jumat (6/11/2026). Salah satu pertimbangannya adalah penggunaan hukum kebiasaan. Sistem konversi poin disebut telah diterapkan dalam penyelenggaraan Porprov pada edisi sebelumnya, termasuk Porprov Pati Raya.
“Tetapi, hal itu tidak kemudian dievaluasi dan dituangkan dalam aturan tertulis. Akibatnya, atlet tidak mengetahui bahwa sistem yang digunakan adalah konversi poin,” ungkapnya.
KONI Kabupaten Semarang menilai pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mengamanatkan penyelenggaraan keolahragaan berdasarkan prinsip ketertiban dan kepastian hukum. Selain itu, KONI juga menyoroti hak atlet untuk memperoleh perlindungan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU Keolahragaan.
“Meski putusan sudah final, kami akan tetap menyampaikan nota keberatan yuridis kepada Ketum KONI Jawa Tengah dengan tembusan KONI Pusat,” tegasnya.
Langkah tersebut, kata Lugud, diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam kompetisi mendatang.
“Harapan kami, ke depan penyelenggaraan Porprov dapat memberikan kepastian hukum kepada atlet. Apa pun aturannya harus jelas dan dituangkan dalam THB atau regulasi yang disepakati sebelum kompetisi berjalan,” tandasnya. (win)
