Sebanyak 2.400 petani tembakau di Kabupaten Semarang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai total Rp28,8 miliar. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istichomah, menjelaskan bahwa penerima BLT terdiri dari petani, buruh, dan penggarap lahan tembakau yang telah diverifikasi layak menerima bantuan.

Sebanyak 42 sekolah negeri di Kabupaten Semarang, terdiri dari 38 SD dan 4 SMP, kini tidak memiliki kepala sekolah karena telah memasuki masa pensiun dan belum ada penggantinya. Plt Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang, Budi Riyanto, menjelaskan bahwa pengisian posisi tersebut belum dapat dilakukan karena peraturan yang melarang pelantikan kepala daerah menjelang Pilkada 2024.

Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 27 November 2024, di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Untuk meningkatkan kualitas peliputan media terhadap Pemilu dan Pilkada 2024, Dewan Pers mengadakan Workshop bertajuk "Peliputan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Tengah" di Hotel Santika Semarang pada Jumat, 19 Juli 2024.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blondo di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, kini berada di fase over capacity, menerima kiriman 200 ton sampah per hari dari 161 tempat pembuangan sampah (TPS) setempat. TPA Blondo, yang seluas 5,7 hektare dan dibangun pada tahun 2009 dengan masa pemakaian 10 tahun, seharusnya sudah tidak digunakan sejak 2019.

Wakil Bupati Semarang, Basari, yang juga pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Semarang, mengisyaratkan mundur dari bursa pencalonan Pilbup dan Wabup Semarang 2024, menyatakan ingin beristirahat dalam pesta demokrasi tahun 2024.

Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp26 miliar untuk uang ganti rugi warga terdampak proyek Bendungan Jragung di Dusun Kedungglatik, Desa Candirejo, Pringapus, Kabupaten Semarang, guna membebaskan 41 bidang tanah, melanjutkan 53 bidang yang telah dibebaskan sebelumnya.

Menjelang pelantikan anggota DPRD terpilih pada 14 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga masih menunggu arahan dari KPU pusat terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang menjadi syarat wajib untuk pelantikan. Saat ini, 10 calon anggota DPRD Kota Salatiga terpilih masih dalam proses pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).