UNGARAN – Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening meradang saat rapat darurat bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di ruang banggar DPRD Kabupaten Semarang, Senin (23/3/2020). Pasalnya, Pemkab Semarang dianggap tidak serius dalam menangani wabah virus Covid-19.
“Kami rapat karena kami lihat gugus tugas belum serius. Dengan rapat ini kami paksa bupati mengoptimalkan kerja gugus tugas yang telah dibentuk, melaksanakan kebijakan strategis percepatan penanganan,” jelas Bondan.
Menurut Bondan, ketidakseriusan pemkab bisa dilihat dari lemahnya data orang dalam pemantauan (ODP) dan juga pasien dalam pengawasan (PDP).
“Seperti ini tadi, ketua gugus tugasnya juga tidak tahu kalau ada penambahan data. Langkah sosialisasi selama ini juga baru sebatas memerintahkan kepala desa, tidak ada media lain. Penyemprotan disinfektan belum ada di tempat umum, tempat cuci tangan air mengalir juga belum ada,” urainya.
Dijelaskan juga oleh Bondan, upaya antisipasi penyebaran Covid-19 di perusahaan swasta serta lokasi wisata juga belum maksimal.
“Di lingkungan pabrik juga mereka belum tahu langkah pencegahan korona, pihak swasta belum diajak bicara. Kami justru mengapresiasi relawan yang sudah melakukan penyemprotan disinfektan, bagi-bagi masker, hand sanitizer,” paparnya.
Masih menurut Bondan, perihal informasi mengenai jumlah ODP dan PDP, gugus tugas juga belum memberikan informasi yang jelas, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Banyak yang nanya tapi saya belum bisa jawab dengan benar, karena gugus tugas belum memberikan data,” terang Bondan.
Terkait dengan rumah sakit rujukan, pihaknya meminta agar pemkab bisa menyediakan lebih banyak lagi.
“Ketersediaan ruang isolasi rujukan Corona memang baru di RSU Ambarawa lini kedua, itupun hanya ada 2 ruang isolasi dengan 4 bed. Kami minta menyediakan lagi, termasuk rumah sakit yang tidak dijadikan rujukan sebagai antisipasi jika keadaan memburuk,” tegasnya.
Sementara Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono menuturkan, apa yang disampaikan oleh DPRD sebagai masukan.
“Ini masukan dan motivasi dari pimpinan DPRD bagi kami agar bisa kerja lebih cepat lagi terlebih satgas baru seminggu dibentuk. Kebijakan di lapangan tidak mudah karena menyangkut banyak orang,” tutur pria yang akrab dipanggil Sony tersebut.
Dikatakan Sony, pengkondisian masyarakat diakuinya tidak mudah. Terlebih yang menyangkut kegiatan non-formal yang menyangkut banyak orang.
“Kalau kegiatan formal relatif lebih mudah, akan tetapi yang non-formal misalnya kegiatan keagamaan, perekonomian dan sebagainya ini susah memberikan pemahaman kepada mereka. Pelan-pelan kami akan terus berusaha memberikan sosialisasi,” katanya.
Terkait keterbukaan data jumlah ODP dan PDP, Sony menjelaskan ada etika kedokteran yang harus dipatuhi.
“Kami tidak menutupi, melainkan ada norma dan etika yang harus dipatuhi. Misalnya data tidak boleh dibuka secara vulgar. Pada prinsipnya kami terus bergerak memantau perkembangan situasi. Sejauh ini Kabupaten Semarang masih terkendali,” ungkapnya.
Ditambahkan oleh Sony, data terakhir menunjukkan jumlah ODP di Kabupaten Semarang 425 orang, sementara PDP ada 2 orang.
“Perlu diketahui, ODP bukan berarti positif Covid-19. Melainkan mereka yang diduga terpapar. Misal habis bepergian ke daerah yang terjangkit Covid-19. Kami terus lakukan tracking kepada mereka, pergi ke mana, kontak dengan siapa dan sebagainya,” pungkasnya. (win)
