Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq memanfaatkan pegawai outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk kepentingan politik pada Pilkada. Temuan itu muncul dari penyidikan kasus dugaan benturan kepentingan pengadaan jasa outsourcing sejak 2023 hingga 2026, di mana KPK menduga Fadia mengendalikan perekrutan pegawai dan mengarahkan mereka memilih dirinya dalam pemilu.