KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Realisasi Belanja Produk Lokal Pemprov Jateng Capai 53,17 Persen

Realisasi Belanja Produk Lokal Pemprov Jateng Capai 53,17 Persen

Realisasi Belanja Produk Lokal Pemprov Jateng Capai 53,17 Persen

BALI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot realisasi belanja produk lokal dalam negeri. Hingga September 2022, sudah 53,17 persen anggaran belanja daerah Pemprov Jateng digunakan untuk pembelian produk-produk lokal karya masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai mengikuti acara Business Matching Tahap IV di Nusa Dua Bali, Kamis (6/10). Dalam acara itu, hadir pula sejumlah menteri Kabinet Kerja dan gubernur dari berbagai daerah di Indonesia.

“Presiden sudah memerintahkan kita belanja produk lokal. Kalau melihat potensi yang ada di Jawa Tengah ini ada potensi belanja APBN sama APBD yang cukup besar. Maka ini akan kita genjot terus,” katanya.

Potensi APBD Jateng di tahun 2022 terkait belanja barang dan jasa lanjut Ganjar ada Rp340,8 triliun atau sekitar 27,9 persen. Belanja modalnya ada Rp191,7 triliun, kira-kira 15,7 persen dari APBD keseluruhan.

“Maka sebenarnya kalau hari ini kita melaksanakan perintah Presiden untuk membeli produk lokal, sebenarnya ini peluang untuk yang ada di wilayah kita masing-masing terserap lebih cepat,” imbuhnya.

Sejak Presiden memerintahkan agar bangga buatan Indonesia, Ganjar telah membuat sejumlah regulasi. Diantaranya membuat e-katalog dan membuat toko online bernama Blangkon Jateng untuk menampung produk-produk lokal di Jawa Tengah.

“Lalu ada beberapa gerakan nasional bangga buatan Indonesia ini surat edaran Sekda langsung kita sebar dan ada Keputusan Gubernur tentang tim P3DN untuk bisa memantau,” jelasnya.

Komitmen untuk pembelian produk dalam negeri dan UMKM yang ada di Jawa Tengah dari data rencana umum pengadaan atau penyedia lanjut Ganjar kurang lebih Rp3,8 triliun. Kemudian data rencana umum pengadaan komitmen produk dalam negeri itu Rp3,5 triliun.

“Sementara pengadaan nonproduk dalam negeri atau yang impor itu cuma Rp302 miliar. Jadi kalau kita lihat komitmennya 92,12 persen itu produk dalam negeri. Ini yang mau kita sampaikan kepada publik,” tegasnya.

Dari data itu, sampai 23 September 2022 sudah terealisasi sebesar 53,17 persen. Sementara transaksi Blangkon Jateng sampai 30 September 2022 sudah mencapai 12,17 persen.

“Totalnya sudah sampai segitu. Ya lumayanlah, relatif berjalan dan terus kita lakukan,” katanya.

Untuk meningkatkan prmbelian produk dalam negeri, Ganjar mengatakan akan terus mendampingi pelaku UMKM. Kualitas produk akan terus ditingkatkan termasuk kontinuitasnya.

“Jadi UMKM kita harus terus kita dampingi, kita kurasi agar kualitas dan kontinuitasnya bisa terjaga. Setelah itu kita paksa masuk e-katalog dan ke Blangkon Jateng agar produknya bisa kita beli. Kalau itu dilakukan, maka apa yang diperintahkan Presiden betul-betul bisa mengungkit produk dalam negeri termasuk UMKM kita. Tapi sekali lagi tugas kita adalah mendampingi agar kualitasnya terjaga,” pungkasnya.

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Polres Semarang menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mengantisipasi perjudian atau praktik botoh dalam Pilkades serentak 2026. Pengamanan juga mencakup potensi konflik antarcalon dan isu lokal di 140 desa pada 19 kecamatan. Sebanyak 787 personel disiapkan dan diperkuat personel BKO serta satu SST Brimob dengan sistem rayonisasi.
Cegah Pilkades di Kabupaten Semarang Jadi Arena Judi, Polisi Siapkan Satgas Penegakan Hukum
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Semarang dan Jawa Tengah pada Selasa, 6 Oktober 2026, didominasi kondisi cerah hingga berawan. Hasil pengamatan pukul 05.30 WIB mencatat suhu udara Semarang 27,7°C dengan kelembapan 75%. Suhu harian diprakirakan berkisar 27–36°C dengan kelembapan 40–75%, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian pegunungan Jawa Tengah bagian tengah.
09 Oktober 2026: Cuaca Semarang Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Pegunungan
Pemkab Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober 2026. Wajib pajak yang membayar sampai batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan sebesar 1 persen. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung kesehatan fiskal dan likuiditas keuangan daerah.
Bayar PBB-P2 Sebelum 31 Oktober, Warga Kabupaten Semarang Bebas Denda
Persoalan pengelolaan dan lelang tanah Bondo Deso di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan terkait masuknya tanah bengkok Kepala Dusun Borangan Heny Affandi dalam daftar lelang. Kedua pihak menyatakan siap memberikan keterangan dan dokumen kepada aparat penegak hukum.
Polemik Tanah Bondo Deso, Kadus Borangan, Mulai Babak Baru. Seperti apa?
[pekok2]