Direktorat Jenderal Pajak menegaskan pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan wajib pajak hanya untuk koordinasi informasi dan memastikan kunjungan petugas berjalan sesuai prosedur.

Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran publik karena dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dan kesan represif yang dapat memengaruhi kepercayaan wajib pajak.