SEMARANG – Penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi bukan sekadar pelanggaran aturan. Praktik ini berpotensi merampas hak masyarakat yang seharusnya menikmati energi dengan harga terjangkau. Di Jawa Tengah, pengawasan distribusi pun terus diperketat.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.
Pertamina menilai penindakan tersebut penting untuk memutus rantai penyalahgunaan subsidi sekaligus memastikan energi bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, mengatakan pengawasan distribusi energi bersubsidi membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina hingga masyarakat.
“Subsidi energi merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus dijaga bersama agar tepat sasaran,” ujar Subhan.
422 Penyalur Telah Dijatuhi Sanksi
Pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi juga dilakukan melalui evaluasi terhadap lembaga penyalur. Pertamina mencatat, hingga 31 Oktober 2026, sebanyak 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG telah dikenai sanksi administratif.
Sanksi diberikan kepada lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk menyalurkan energi bersubsidi tidak sesuai peruntukan, ketentuan, maupun prosedur yang berlaku.
Modus penyalahgunaan yang ditemukan antara lain pengoplosan LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi serta penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.
Praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga mengganggu distribusi energi dan membuat subsidi tidak dinikmati kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Stok BBM dan LPG Jateng-DIY Diklaim Aman
Di tengah penguatan pengawasan dan penindakan, Pertamina memastikan ketersediaan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap aman.
Berdasarkan posisi stok terkini, ketahanan stok Pertalite mencapai 17,4 kali konsumsi normal harian, Biosolar 10,3 kali, sedangkan LPG mencapai tiga kali konsumsi normal harian.
Subhan menegaskan, Pertamina terus melakukan pemantauan stok dan penyaluran secara berkala, sekaligus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait.
Masyarakat juga diimbau membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak terlibat dalam praktik penimbunan, pengangkutan ilegal maupun bentuk penyalahgunaan lainnya.
Jika menemukan indikasi penyimpangan distribusi energi bersubsidi, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau melalui Pertamina Call Center 135.
Pengawasan yang semakin ketat diharapkan mampu menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran, tepat volume, dan sesuai ketentuan. Sebab, subsidi yang disalahgunakan bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga soal hak masyarakat yang terancam hilang.
