SEMARANG – Penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi masih menjadi ancaman bagi distribusi energi yang tepat sasaran. Polda Jawa Tengah mengungkap tiga perkara penyalahgunaan energi bersubsidi. Pertamina pun mengapresiasi langkah tegas aparat sekaligus memastikan stok BBM dan LPG di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kondisi aman.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh penindakan terhadap praktik ilegal yang berpotensi merugikan negara dan merampas hak masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Pj. Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Drestanto Nandiwardhana, menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi bagian penting untuk menjaga distribusi energi bersubsidi tetap tertib dan tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah, khususnya Ditreskrimsus, dalam mengungkap perkara penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Sinergi seluruh pihak diperlukan agar manfaat subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” ujar Drestanto.
Stok Pertalite 6,7 Kali Konsumsi Harian
Di tengah pengungkapan kasus tersebut, Pertamina memastikan ketersediaan energi di wilayah Jawa Tengah dan DIY tetap aman.
Ketahanan stok Pertalite mencapai 6,7 kali konsumsi normal harian, Biosolar 16,3 kali, dan LPG 3,5 kali konsumsi normal harian.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tidak khawatir terhadap ketersediaan energi untuk kebutuhan sehari-hari. Pertamina terus memantau stok dan penyaluran serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi penyalahgunaan dalam rantai distribusi.
Ratusan Penyalur Sudah Dijatuhi Sanksi
Pengawasan juga dilakukan terhadap lembaga penyalur BBM dan LPG. Hingga saat ini, sebanyak 206 lembaga penyalur BBM dan 201 lembaga penyalur LPG telah diberikan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.
Berbagai modus penyalahgunaan, mulai dari pengoplosan LPG hingga penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi, dinilai berpotensi mengganggu distribusi serta mengurangi hak masyarakat yang membutuhkan energi bersubsidi.
Pertamina menegaskan komitmennya untuk mendukung proses hukum dan kebijakan pemerintah agar penyaluran BBM serta LPG bersubsidi berlangsung tepat sasaran, tepat volume, dan sesuai ketentuan.
Masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, hingga pangkalan LPG diimbau mematuhi aturan dan tidak melakukan penyalahgunaan dalam bentuk apa pun.
Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan melaporkan dugaan penyalahgunaan, pengangkutan ilegal, penimbunan, maupun pengoplosan BBM dan LPG bersubsidi kepada aparat penegak hukum atau melalui Pertamina Call Center 135.
Pertamina mengajak seluruh pihak menjaga distribusi energi bersubsidi agar tetap aman, tertib, dan tepat sasaran, sehingga subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
