KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Seminggu Jelang Pemilu, Intelektual Salatiga Peduli Bangsa Serukan Petisi

Seminggu Jelang Pemilu, Intelektual Salatiga Peduli Bangsa Serukan Petisi

Seminggu Jelang Pemilu, Intelektual Salatiga Peduli Bangsa Serukan Petisi

Kelompok dosen, peneliti, pemerhati bangsa, dan mahasiswa yang menyebut dirinya Intelektual Salatiga Peduli Bangsa menyampaikan petisi terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Rabu (7/2/2024) di Kafeole, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, belasan dosen dan mahasiswa menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi sosial dan politik terkini yang berdekatan dengan pelaksanaan pemilu.
Foto Arief Rasika
Sejumlah intelektual Salatiga saat bacakan 5 petisi

RASIKAFM.COM | SALATIGA – Setelah beberapa universitas dan kaum intelektual mengeluarkan petisi soal penyelenggaraan pemilu 2024, kini giliran kelompok dosen, peneliti , pemerhati bangsa, dan mahasiswa yang menyebut dirinya Intelektual Salatiga Peduli Bangsa ikut menyerukan petisi, Rabu (7/2/2024).

Bertempat di Kafeole, Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng) belasan dosen dan mahasiswa ikut prihatin dengan kondisi sosial dan politik berdekatan dengan Pemilu 2024. Hal itu menyusul adanya potensi pemilu tidak dijalankan dengan baik.

Perwakilan dosen, Prof. Umbu Rauta mengatakan, petisi itu ditujukan kepada seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Petisi itu dilandasi tanggung jawab moral Intelektual untuk menjadi radar dalam menyikapi persoalan sosial politik bangsa yang berpotensi mengurangi atau mereduksi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

Dalam petisi yang dibaca oleh Prof. Umbu Rauta ada lima poin yang menjadi perhatian terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Pertama, penyelenggara negara baik di pusat dan daerah seharusnya melindungi segenap bangsa Indonesia, melayani warga negara secara menyeluruh, mengutamakan keadaban dalam berpolitik, serta menghindari pelayanan yang diskriminatif.

“Yang kedua, Aparatur Sipil Negara, Polri, dan TNI harus menghindarkan diri dari upaya menggiring dan mengintimidasi warga negara untuk kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi mereduksi peran sebagai pelayan masyarakat,” kata Prof Umbu.

Kemudian, Partai Politik peserta pemilu, calon anggota legislatif, pasangan calon presiden, dan Wakil Presiden, serta Elit Politik harus mengutamakan kesantunan dan moralitas dalam berpolitik, demi kohesivitas dan keutuhan bangsa dan negara.

“Penyelenggara Pemilu, utamanya KPU dan Bawaslu pada setiap jenjang) harus mengedepankan pemenuhan asas penyelenggaraan pemilu, yaitu jujur dan adil, imparsial, independen (mandiri), serta melakukan penegakan hukum pemilu yang konsisten,” ujar Prof Umbu.

Umbu menyebut, petisi ini merupakan kesepakatan dari Intelektual Salatiga Peduli Bangsa setelah memperhatikan proses penyelenggaraan pemilu 2024.

“Kami ini intelektual, kami punya tanggung jawab moral, dalam melihat kondisi sosial politik bangsa Indonesia utamanya tentang pemilu. Yang menurut kami ada kecenderungan tidak lagi dilakukan menurut prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik,” ungkap Prof Umbu.

Dijelaskan, petisi itu ditujukan kepada seluruh komponen bangsa. Diantaranya penyelenggara pemilu, TNI-Polri, ASN, dan termasuk warga negara. Pihaknya melihat adanya potensi ketidaksesuaian dalam pemilu 2024.

“Kami tadi tidak menggunakan kata fakta, kami menggunakan kata potensi. Jadi kami sebagai intelektual melihat adanya potensi untuk mendegradasi penyelenggaraan pemilu yang jujur, yang adil, yang bersih, dan demokratis, serta menjamin keadilan,” tandas Prof Umbu.

Kabar Terkini

POPULER

Relokasi Makam Wonokendeng di Lingkungan Lonjong, Ngampin, Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang terdampak pembangunan Tol Jogja-Bawen masih menunggu tindak lanjut Pemkab Semarang. Warga telah memilih lahan pengganti sekitar 5.000 meter persegi, tetapi proses pembelian belum berjalan. Kepastian dibutuhkan karena makam lama masih digunakan dan menampung sekitar 550 makam.
Makam Wonokendeng Terdampak Tol Jogja-Bawen, Warga Sudah Pilih Lahan Baru tapi Relokasi Belum Jelas
Peserta Aksi Jateng Guyub Kecewa Tak Diizinkan Transit di Kantor Bupati Semarang
Peserta Aksi Jateng Guyub Kecewa Tak Diizinkan Transit di Kantor Bupati Semarang
Trans Banyumas Mengubah Budaya Bertransportasi di Daerah
Trans Banyumas: Mengubah Budaya Bertransportasi di Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mencatat 218 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Semarang Tantri Pradono mengatakan kebakaran meningkat karena kondisi lahan kering dan aktivitas manusia, sehingga pemilik lahan diminta menjaga kebersihan serta menghindari pembakaran sampah.
Lahan Kosong Jadi Ladang Api, 218 Kebakaran Terjadi di Semarang
[pekok2]