RASIKAFM.COM | UNGARAN – Maraknya aktivitas pertambangan galian C di Kabupaten Semarang menjadi perhatian DPRD setempat. Meski kewenangan penerbitan izin pertambangan berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten diminta tidak lepas tangan dalam melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Wisnu Wahyudi, menegaskan, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten perlu diperkuat untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan aktivitas pertambangan, terutama yang tidak berizin.
Menurutnya, selama ini persoalan kewenangan kerap menjadi alasan ketika pemerintah kabupaten berhadapan dengan aktivitas pertambangan. Padahal, para penambang sering kali berdalih telah mengantongi izin saat mendapat teguran di lapangan.
“Ketika kita berhadapan dengan penambang, tentunya mereka mempunyai jawaban bahwa sudah mengantongi izin. Tapi kalau memang itu ilegal, harapan saya pemerintah kabupaten juga harus segera bertindak, bukan terus dikembalikan lagi ke Provinsi Jawa Tengah,” tegas Wisnu di Ungaran, Rabu (18/11/2026).
Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Semarang lebih responsif terhadap laporan masyarakat mengenai aktivitas pertambangan. Terlebih, jika ditemukan indikasi kegiatan penambangan ilegal.
“Secara pasti, kami belum mengetahui jumlah tambang ilegal yang beroperasi di Kabupaten Semarang. Namun, berdasarkan informasi yang kami terima, keberadaan tambang bermasalah masih banyak,” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah provinsi agar lebih cermat sebelum menerbitkan izin pertambangan. Pemetaan wilayah serta potensi dampak lingkungan dan sosial harus menjadi pertimbangan utama.
“Provinsi juga harus tahu persis wilayahnya ketika memberikan izin. Karena dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan ini cukup banyak dan sangat riskan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih minimnya upaya reklamasi lahan dari para pengusaha tambang. Seringkali bekas galian hanya ditinggalkan begitu saja.
“Selain mengancam kelestarian lingkungan, juga bisa membahayakan keselamatan masyarakat,” bebernya.
Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyatakan sepakat terhadap upaya penindakan aktivitas pertambangan yang tidak mengantongi izin. Menurutnya, keberadaan tambang ilegal tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah akibat kerusakan infrastruktur jalan yang harus diperbaiki menggunakan anggaran daerah.
“Tambang yang tidak berizin ini yang merusak jalan kita. Antara pendapatan yang masuk ke pemerintah daerah dengan biaya perbaikan, justru lebih banyak biaya perbaikannya. Jadi, kami sepakat kalau yang tidak berizin dilakukan penindakan,” ungkap Ngesti.
Ia menjelaskan, meskipun kewenangan utama perizinan pertambangan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), Pemkab Semarang tetap memiliki peran dalam pengawasan aktivitas usaha di wilayahnya. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti DLH dan Satpol PP, akan dilibatkan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, khususnya yang tidak berizin.
“Pemkab juga mempunyai kewenangan dalam rangka mengawasi jalannya kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Semarang. Nanti tim pengawasan perizinan akan kita maksimalkan kembali untuk mengawasi kegiatan galian yang tidak berizin,” tandasnya. (win)












