KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan

Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan

Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan

Puluhan truk dan alat berat disita oleh Ditreskrimsus Polda Jateng atas dugaan aktivitas tambang ilegal, Jumat (13/11/2026). Foto: IST/ Ditreskrimsus Polda Jateng

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Maraknya aktivitas pertambangan galian C di Kabupaten Semarang menjadi perhatian DPRD setempat. Meski kewenangan penerbitan izin pertambangan berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten diminta tidak lepas tangan dalam melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Wisnu Wahyudi, menegaskan, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten perlu diperkuat untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan aktivitas pertambangan, terutama yang tidak berizin.

Menurutnya, selama ini persoalan kewenangan kerap menjadi alasan ketika pemerintah kabupaten berhadapan dengan aktivitas pertambangan. Padahal, para penambang sering kali berdalih telah mengantongi izin saat mendapat teguran di lapangan.

“Ketika kita berhadapan dengan penambang, tentunya mereka mempunyai jawaban bahwa sudah mengantongi izin. Tapi kalau memang itu ilegal, harapan saya pemerintah kabupaten juga harus segera bertindak, bukan terus dikembalikan lagi ke Provinsi Jawa Tengah,” tegas Wisnu di Ungaran, Rabu (18/11/2026).

Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Semarang lebih responsif terhadap laporan masyarakat mengenai aktivitas pertambangan. Terlebih, jika ditemukan indikasi kegiatan penambangan ilegal.

“Secara pasti, kami belum mengetahui jumlah tambang ilegal yang beroperasi di Kabupaten Semarang. Namun, berdasarkan informasi yang kami terima, keberadaan tambang bermasalah masih banyak,” katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah provinsi agar lebih cermat sebelum menerbitkan izin pertambangan. Pemetaan wilayah serta potensi dampak lingkungan dan sosial harus menjadi pertimbangan utama.

“Provinsi juga harus tahu persis wilayahnya ketika memberikan izin. Karena dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan ini cukup banyak dan sangat riskan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih minimnya upaya reklamasi lahan dari para pengusaha tambang. Seringkali bekas galian hanya ditinggalkan begitu saja.

“Selain mengancam kelestarian lingkungan, juga bisa membahayakan keselamatan masyarakat,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyatakan sepakat terhadap upaya penindakan aktivitas pertambangan yang tidak mengantongi izin. Menurutnya, keberadaan tambang ilegal tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah akibat kerusakan infrastruktur jalan yang harus diperbaiki menggunakan anggaran daerah.

“Tambang yang tidak berizin ini yang merusak jalan kita. Antara pendapatan yang masuk ke pemerintah daerah dengan biaya perbaikan, justru lebih banyak biaya perbaikannya. Jadi, kami sepakat kalau yang tidak berizin dilakukan penindakan,” ungkap Ngesti.

Ia menjelaskan, meskipun kewenangan utama perizinan pertambangan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), Pemkab Semarang tetap memiliki peran dalam pengawasan aktivitas usaha di wilayahnya. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti DLH dan Satpol PP, akan dilibatkan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, khususnya yang tidak berizin.

“Pemkab juga mempunyai kewenangan dalam rangka mengawasi jalannya kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Semarang. Nanti tim pengawasan perizinan akan kita maksimalkan kembali untuk mengawasi kegiatan galian yang tidak berizin,” tandasnya. (win)

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

Pemerintah Desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, mengembangkan budidaya padi varietas Inpari 32 di lahan dem area seluas 10 hektare dengan pemupukan semi organik. Memasuki panen kelima, produktivitas diperkirakan mencapai 8 ton gabah per hektare. Meski penggunaan pupuk kimia dapat ditekan hingga 50 persen, petani kini menghadapi gangguan hama wereng dan serangan burung pemakan padi.
Jelang Panen Padi Semi Organik, Petani Desa Kemetul Kini Berhadapan dengan “Serangan Udara”
KONI Kabupaten Semarang mengajukan nota keberatan yuridis kepada KONI Jawa Tengah setelah banding terkait hasil pertandingan atlet paralayang Muhammad Afifian ditolak. Sengketa nomor open distance tersebut berkaitan dengan penerapan konversi jarak terbang menjadi poin yang dinilai tidak dijelaskan secara tegas dalam Technical Handbook maupun saat Technical Meeting Porprov Jateng XVII 2026.
KONI Kabupaten Semarang Layangkan Nota Keberatan ke KONI Jateng, Persoalkan Putusan Sengketa Atlet Paralayang
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
Sebuah truk tronton bernomor polisi W 9548 US mengalami kecelakaan di tanjakan setelah Jembatan Tuntang, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jumat (13/11/2026). Diduga tidak kuat menanjak saat melaju dari Salatiga menuju Bawen, truk bergerak mundur hingga menabrak pembatas jalan, tiang listrik, dan teras rumah warga. Kecelakaan tersebut juga menyebabkan sebuah sepeda motor rusak parah dan arus lalu lintas tersendat.
Breaking News! Tak Kuat Menanjak, Truk Tronton "Gelondor" Hantam Motor dan Terjun ke Rumah Warga di Bawen
[pekok2]