KAWAN PEMANDU JALAN

Hormati Kebebasan Berpendapat, Pemkot Salatiga Ingatkan ASN Jaga Profesionalitas

Dinas Pendidikan Kota Salatiga memberikan teguran tertulis kepada seorang ASN yang mengenakan seragam dan atribut kedinasan dalam kegiatan Aksi Kamisan. Keputusan tersebut diambil setelah pemeriksaan dan klarifikasi. Pembinaan dilakukan untuk mengingatkan ASN agar lebih cermat menggunakan identitas kedinasan tanpa mengabaikan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.

Dinas Pendidikan Kota Salatiga memberikan teguran tertulis kepada seorang ASN yang mengenakan seragam dan atribut kedinasan dalam kegiatan Aksi Kamisan. Keputusan tersebut diambil setelah pemeriksaan dan klarifikasi. Pembinaan dilakukan untuk mengingatkan ASN agar lebih cermat menggunakan identitas kedinasan tanpa mengabaikan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.

4.305 Keluarga di Brebes Keluar dari Kemiskinan, Tak Lagi Terima Bansos

Sebanyak 4.305 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Brebes dinyatakan lulus atau graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penetapan tersebut dilakukan setelah keluarga dinilai lebih mandiri secara ekonomi. Mulai 2027, mereka tidak lagi menerima bantuan rutin, tetapi tetap mendapat akses pendampingan dan program pemberdayaan pemerintah.

Sebanyak 4.305 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Brebes dinyatakan lulus atau graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penetapan tersebut dilakukan setelah keluarga dinilai lebih mandiri secara ekonomi. Mulai 2027, mereka tidak lagi menerima bantuan rutin, tetapi tetap mendapat akses pendampingan dan program pemberdayaan pemerintah.

Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan

DPRD Kabupaten Semarang meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan galian C ilegal. Meski kewenangan perizinan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemkab Semarang dinilai tetap memiliki peran dalam mengawasi kegiatan usaha, menindak pelanggaran, serta mengantisipasi dampak lingkungan dan kerusakan infrastruktur.

Piutang PBB Menumpuk, Pemkab Semarang Gandeng Kejari untuk Penagihan

Pemkab Semarang mulai memetakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggandeng Kejari Ambarawa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab piutang, mengoptimalkan penagihan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penanganan akan mempertimbangkan kondisi wajib pajak dan kelayakan piutang.

Pemkab Semarang mulai memetakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggandeng Kejari Ambarawa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab piutang, mengoptimalkan penagihan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penanganan akan mempertimbangkan kondisi wajib pajak dan kelayakan piutang.