RASIKAFM.COM | UNGARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang mulai memetakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang selama ini belum tertagih. Penanganan tunggakan pajak tersebut akan dilakukan dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa, khususnya melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus menelusuri berbagai persoalan yang menyebabkan piutang PBB terus menumpuk dari tahun ke tahun.
Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan, pemetaan diperlukan untuk mengidentifikasi piutang berdasarkan kondisi dan penyebabnya. Sebab, terdapat sejumlah persoalan yang membuat penagihan tidak bisa dilakukan secara sederhana.
Di antaranya, ditemukan potensi data ganda Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta piutang yang berasal dari pelimpahan data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga pada 2013 dengan nilai yang cukup besar.
“Kalau memang ada yang dobel SPPT, itu perlu dievaluasi. Termasuk juga yang pindahan dari KPP Pratama Salatiga tahun 2013. Jumlahnya juga agak besar,” ujarnya di Ungaran, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, apabila piutang tersebut dinilai tidak lagi layak ditagihkan dan akan dihapuskan, prosesnya harus melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Pemkab Semarang bahkan perlu berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
Persoalan lainnya adalah keberadaan pemilik tanah yang tidak berdomisili di Kabupaten Semarang. Sebagian pemilik objek pajak diketahui tinggal di luar daerah, termasuk Jakarta, sehingga menyulitkan proses penagihan.
Untuk itu, koordinasi dengan kepala desa, lurah, dan pemerintah kecamatan terus dilakukan guna membantu penelusuran serta penyelesaian piutang tersebut.
Ngesti menegaskan, Pemkab akan mengambil langkah lebih tegas terhadap wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi tetapi tidak memiliki iktikad membayar kewajibannya.
“Kalau nilainya agak besar, orangnya mampu, kemudian tidak mau membayar PBB, kami bersama-sama dengan kejaksaan akan mengambil langkah-langkah tertentu,” tegasnya.
Namun, penanganan tunggakan juga akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Pemkab tidak ingin membebani warga yang memang mengalami kesulitan, misalnya akibat gagal panen hingga berulang kali.
Karena itu, piutang akan dipilah berdasarkan tahun dan kondisi wajib pajak agar penanganannya lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening mendorong Pemkab agar lebih serius menyelesaikan piutang daerah. Kerja sama dengan kejaksaan dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk mengoptimalkan penagihan.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah daerah menutup berbagai potensi kebocoran pendapatan, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
“Potensi pendapatan misalnya Rp1.000, tetapi yang masuk hanya Rp500. Artinya masih ada yang tidak tertagih. Ini yang harus kita tutup,” ungkap Bondan.
Ia juga menyoroti pentingnya intensifikasi pajak dan retribusi, disertai optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah. Aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, disewakan, atau dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan.
Menurut Bondan, potensi aset daerah yang bisa dioptimalkan masih cukup besar. Namun, DPRD masih menunggu hasil inventarisasi dari perangkat daerah terkait untuk mengetahui aset mana saja yang berpeluang memberikan tambahan PAD.
“Masih lumayan besar potensinya. Kita juga harus menunggu inventarisasi aset daerah, mana saja yang berpotensi dioptimalkan menjadi pendapatan daerah melalui kerja sama dengan pihak ketiga,” tandasnya. (win)










