KAWAN PEMANDU JALAN

Tag: Pajak

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, melakukan kunjungan ke Kantor UPPD Samsat Induk Kabupaten Semarang untuk meninjau langsung pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang tengah berlangsung. Kegiatan ini berlangsung di Jalan SMT Haryono, Ungaran, pada Selasa, 15 April 2025. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang antusias dalam membayar pajak, serta untuk melihat dampak positif program pemutihan terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Bupati Semarang Apresiasi Wajib Pajak dan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Samsat
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, melakukan kunjungan ke Kantor UPPD Samsat Induk Kabupaten Semarang untuk meninjau langsung pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang tengah berlangsung....
Program pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung sejak 8 April hingga 30 Juni 2025 disambut antusias oleh masyarakat Kabupaten Semarang. Kasatlantas Polres Semarang AKP Lingga Ramadhani dan Kasi PKB UPPD Samsat Much Nadib menjadi pihak yang mengoordinasikan jalannya program di UPPD Samsat Kabupaten Semarang.
Respons Positif Program Pembebasan Tunggakan PKB di Kabupaten Semarang, Hari Pertama Capai Rp1,5 Miliar
Program pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung sejak 8 April hingga 30 Juni 2025 disambut antusias oleh masyarakat Kabupaten Semarang. Kasatlantas Polres Semarang AKP Lingga Ramadhani...
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 memberikan keringanan bagi masyarakat Jawa Tengah yang menunggak pajak, seperti dialami Sudiran, warga Kaliwungu Kendal, saat ia bertemu Gubernur Ahmad Luthfi di Samsat Banyumanik II Kota Semarang.
Gubernur Ahmad Luthfi Cek Samsat Ngobrol Bareng Wajib Pajak, Ada Tunggakan Sedasawarsa Dihapus
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 memberikan keringanan bagi masyarakat Jawa Tengah yang menunggak pajak, seperti dialami Sudiran, warga Kaliwungu Kendal, saat ia bertemu Gubernur Ahmad Luthfi...
Realisasi pajak daerah Salatiga tahun 2024 tercatat sebesar Rp 95.886.874.983, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 75.149.500.000, dengan surplus mencapai Rp 20.737.374.983. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Salatiga, Cansio Xavier Pereira, menjelaskan bahwa pencapaian ini berkat kerja keras berbagai pihak dan meningkatnya kesadaran wajib pajak di Salatiga. Surplus pajak ini juga meningkat 8,7 persen dibandingkan tahun 2023.
Pajak Daerah Salatiga Tembus Rp 95,886 Miliar, Surplus Rp 20 Miliar
Realisasi pajak daerah Salatiga tahun 2024 tercatat sebesar Rp 95.886.874.983, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 75.149.500.000, dengan surplus mencapai Rp 20.737.374.983. Kepala Bidang Pengelolaan...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para wajib pajak untuk aktif mengawasi penggunaan pendapatan daerah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, mencegah korupsi, dan penyelewengan dana. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK RI, Maruli Tua Manurung, dalam sosialisasi Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang pajak daerah di Kampung Kopi Banaran, Bawen.
KPK Minta Wajib Pajak Ikut Awasi Pemanfaatan Pendapatan Daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para wajib pajak untuk aktif mengawasi penggunaan pendapatan daerah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, mencegah...
Kepala BKUD Kabupaten Semarang Rudibdo
Sepinya Pengunjung Bikin Pajak Hiburan di Kabupaten Semarang Menurun, BKUD Terjunkan Tim 'Investigasi'
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang dari pajak hiburan hingga November 2023 baru mencapai 57,09 persen dari target Rp15,5 miliar, tercapai Rp8,85 miliar. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD)...
Bupati Semarang menerapkan kebijakan relaksasi jatuh tempo dan diskon 25% Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), mencapai dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PBB-P2 hingga November 2023 mencapai Rp68,5 miliar dari target Rp88 miliar, meningkat dari capaian Desember 2022 sebesar Rp64 miliar.
Relaksasi Jatuh Tempo PBB, Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Semarang Alami Peningkatan
Bupati Semarang menerapkan kebijakan relaksasi jatuh tempo dan diskon 25% Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), mencapai dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PBB-P2 hingga November 2023...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT), atas dugaan menerima gratifikasi dari wajib pajak. Penyidik KPK telah menemukan bukti awal berupa aliran uang gratifikasi sejumlah sekitar 90 ribu dolar Amerika, serta SDB berisi uang sejumlah sekitar Rp32,2 Miliar yang tersimpan di salah satu bank.
Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Ditahan KPK atas Dugaan Kasus Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT), atas dugaan menerima gratifikasi dari wajib pajak. Penyidik KPK telah menemukan bukti...
Sebut-UU-Harmonisasi-Peraturan-Perpajakan-Gampang
Sebut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Gampang, Ganjar: Ojo Wedi Bayar Pajak
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat dan para pengusaha untuk tidak takut membayar pajak. Apalagi, saat ini sedang ada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam rangka reformasi perpajakan...

POPULER

Polda Jawa Tengah mengungkap peredaran 49 paket sabu seberat 65,75 gram di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, Rabu (22/4/2026), hasil penyelidikan bersama Polres Salatiga. Tiga tersangka residivis ditangkap melalui pengembangan informasi masyarakat, dengan modus sistem ranjau dan penyimpanan di beberapa lokasi serta kamar kos.
Polisi Bongkar Jaringan Narkoba, dengan Modus Ranjau, Tesangka Terancam Hukuman Mati
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Semarang memberangkatkan 895 jemaah haji dalam enam kloter dari berbagai kecamatan melalui titik kumpul di Ungaran, Selasa (28/4/2026), dengan pengawalan tenaga medis dan ambulans guna memastikan kesehatan jemaah tetap prima menghadapi pemeriksaan ketat di Arab Saudi.
895 Jemaah Haji Kabupaten Semarang Berangkat Bertahap, Terbagi dalam 6 Kloter
Pelaku industri dan pekerja rokok di Jawa Tengah menyoroti kebijakan baru terkait pembatasan tar, nikotin, dan klasifikasi industri yang dinilai berpotensi memicu rokok ilegal, disampaikan di Ungaran, Jumat (24/4/2026). Mereka menilai regulasi ini membebani industri legal dan dapat berdampak pada penurunan produksi serta ancaman PHK.
Rokok Ilegal Kian Menguat Ancam Industri Legal, Pekerja Rentan PHK

Copyright @ rasikafm.com | All rights reserved