SEMARANG – Sejumlah sekolah di Jawa Tengah mulai menggelar pembelaran tatap muka (PTM) 100 persen pada hari ini, Senin (3/1). Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta semua bupati/wali kota melakukan kontrol dan memastikan protokol kesehatan berjalan dengan ketat.
“Saya mengingatkan kepada kawan-kawan, karena sudah ada yang melaksanakan PTM 100 persen. Hari ini hari pertama, saya minta semua melapor dan memastikan betul prokesnya berjalan. Semua guru dan siswanya sudah divaksin,” kata Ganjar ditemui usai mempimpin rapat evaluasi Covid-19 di kantornya, Senin (3/1).
Untuk sekolah selevel SMA/SMK dan SLB diminta melaporkan langsung kepada provinsi. Sementara level SD/SMP, Ganjar meminta agar bupati/wali kota menghandle secara langsung.
“Saya minta kontrol dan evaluasi dilakukan terus menerus,” tegasnya.
Ganjar mengatakan belum mendapat laporan secara rinci ada berapa sekolah yang melakukan PTM 100 persen di Jawa Tengah. Untuk level SMA/SMK dan SLB di Jateng lanjut dia sudah ada laporan seratusan sekolah yang melakanakan itu.
“Untuk SD/SMP belum ada laporan, tapi saya minta agar jenjang itu dipantau betul. Karena kalau siswa SMA sederajat itu logikanya mereka bisa menjaga dirinya, tapi kalau anak-anak SD ini saya yang masih deg-degan, karena mereka belum disuntik. Maka harus ketat betul pengawasannya,” ucapnya.
Usia 6-11 Tahun Dilarang PTM 100 Persen
Ganjar juga mengingatkan kepada bupati/wali kota agar PTM 100 persen tidak dilaksanakan di semua jenjang pendidikan. Khusus TK/SD atau anak usia 6-11 tahun yang belum divaksin, PTM tidak boleh digelar 100 persen.
“Kalau anak SD apalagi usia 6-11 tahun yang belum divaksin, lebih baik PTMnya jangan 100 persen dulu. Saran saya, yang TK atau SD jangan dulu 100 persen,” ucapnya.
Ganjar juga menyinggung teknis pelaksanaan PTM 100 persen, dimana jam pembelajaran ditambah menjadi 6 jam sehari. Dimungkinkan, ada jeda waktu istirahat yang diberikan pada siswa.
“Saya belum dapat laporan pastinya, tapi kalau jam pembelajaran menjadi dua jam tiga kali, sepertinya ada waktu istirahat. Ini harus dipantau, termasuk kantin apakah sudah dibuka dan bagaimana penerapan prokesnya,” pungkasnya
