KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Punya Tunggakan Paylater? Hati-hati, Bisa Jadi Penghambat Saat Melamar Kerja

Punya Tunggakan Paylater? Hati-hati, Bisa Jadi Penghambat Saat Melamar Kerja

Punya Tunggakan Paylater? Hati-hati, Bisa Jadi Penghambat Saat Melamar Kerja

alk Show pada event Like It di Muladi Dome Undip Semarang (20/11/2026)

SEMARANG – Kebiasaan menggunakan paylater untuk memenuhi keinginan belanja bisa berujung masalah serius jika tidak diimbangi kemampuan membayar. Bahkan, tunggakan yang awalnya bernilai kecil berpotensi memengaruhi rekam jejak kredit dan menjadi hambatan ketika seseorang memasuki dunia kerja.

Peringatan tersebut disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kegiatan Grand Closing Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT!) 2026 di

Muladi Dome, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jumat (20/11/2026).
Mahasiswa diingatkan agar tidak menganggap remeh kewajiban pembayaran dari layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater, maupun pinjaman online.

Jika sudah memiliki tagihan dan mengalami tunggakan, mahasiswa diminta segera menyelesaikan kewajibannya. Sebab, riwayat pembayaran kredit dapat tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Catatan kredit yang buruk berpotensi menjadi pertimbangan dalam berbagai proses keuangan. Bahkan, pada sektor atau perusahaan tertentu, rekam jejak keuangan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses rekrutmen pegawai.

Artinya, persoalan utang konsumtif saat masih kuliah bisa saja membawa konsekuensi hingga setelah lulus, ketika seseorang mulai mencari pekerjaan dan membangun karier.

Utang Kecil, Dampaknya Bisa Panjang

Kemudahan mendapatkan fasilitas paylater melalui telepon genggam sering membuat penggunanya kurang memperhitungkan kemampuan membayar.
Pembelian barang yang terlihat ringan karena bisa dicicil justru dapat menumpuk ketika dilakukan berulang kali. Ketika jatuh tempo tiba, penghasilan atau uang saku belum tentu cukup untuk menutup seluruh kewajiban.

Karena itu, mahasiswa diingatkan untuk lebih disiplin mengelola keuangan. Jangan mengambil pinjaman hanya karena prosesnya mudah atau sekadar mengikuti tren.

Jika sudah terlanjur memiliki tunggakan, segera komunikasikan dengan penyedia layanan dan selesaikan kewajiban sesuai ketentuan. Mahasiswa juga dapat memeriksa riwayat kredit melalui layanan iDebKu OJK.

Perlu dipahami, SLIK bukan daftar hitam. Sistem ini merupakan informasi mengenai riwayat fasilitas dan pembayaran kredit yang dapat digunakan lembaga jasa keuangan untuk menilai calon debitur.

Melalui edukasi dalam LIKE IT! 2026, OJK bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan mengajak generasi muda lebih bijak memanfaatkan layanan keuangan.

Pesannya sederhana: kemudahan berutang bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Jangan sampai kesenangan belanja hari ini justru menjadi persoalan yang menghambat rencana masa depan.

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

Pemkab Semarang mulai memetakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggandeng Kejari Ambarawa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab piutang, mengoptimalkan penagihan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penanganan akan mempertimbangkan kondisi wajib pajak dan kelayakan piutang.
Piutang PBB Menumpuk, Pemkab Semarang Gandeng Kejari untuk Penagihan
Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang menyiapkan pengembangan Politeknik Bhakti Semesta di Salatiga yang kini berada di bawah pengelolaannya. Selain mengusulkan perubahan nama menjadi Udinus Salatiga, kampus tersebut berencana membuka program studi Teknik Informatika, meningkatkan kualitas dosen dan infrastruktur, serta menargetkan akreditasi unggul dalam waktu maksimal dua tahun.
Udinus Siapkan Kampus Salatiga, Teknik Informatika dan Rekayasa Keamanan Siber jadi Unggulan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
[pekok2]