Serikat pekerja di Kabupaten Semarang mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penghitungan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2025, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mempengaruhi regulasi pengupahan
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan Dinas Sosial Kota Semarang memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada 1.666 buruh pabrik rokok di Kota Semarang. Wali Kota berharap bantuan ini dapat membantu para pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengajak mereka untuk memerangi penyebaran rokok ilegal guna meningkatkan manfaat dari pajak cukai untuk masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan pentingnya memperhatikan kesejahteraan buruh dengan kebijakan yang melampaui upah. Dalam peringatan Hari Buruh, Ganjar berdiskusi dengan para buruh dan mengetahui kebutuhan mereka, termasuk terkait transportasi. Keberadaan Trans Jateng diharapkan bisa meringankan beban buruh dan keluarganya serta membantu meningkatkan fokus kerja.
Peringatan May Day atau Hari Buruh di Salatiga akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada tanggal 5 Mei 2023. Pemkot Salatiga dan beberapa jaringan sepakat memberikan diskon 10-15 persen bagi pekerja yang menginap atau makan di resto.
Aliansi buruh melakukan aksi demonstran di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023 sebesar 10 persen.
Di Kabupaten Semarang diketahui belum ada buruh atau pekerja yang terkena PHK ataupun efisiensi karyawan. Demikian disampaikan oleh Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Kabupaten Semarang, Sumanta saat dikonfirmasi belum lama ini.
Dalam pertemuan itu para buruh menginginkan agar penetapan UMP tidak berdasar pada PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Di dalamnya, mengatur agar pada pemerintah dalam penetapan UMP-nya memilih berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi.
