UMKM Center Kabupaten Semarang memperluas kerjasama dengan Disdikbudpora untuk mendorong lahirnya pelaku usaha (entrepreneur) dari kalangan pelajar SMK. Dalam kerjasana ini UMKM Center melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk menstimulasi kreativitas dan semangat berwirausaha pada pelajar SMK.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, meminta bantuan KPK untuk memaksimalkan potensi pendapatan dan optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). KPK memberikan pengarahan dan edukasi anti korupsi untuk 14 OPD penghasil, untuk mencapai target pendapatan yang lebih tinggi.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo optimis tuntaskan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Ia juga fokus pada penanganan stunting dengan program asupan gizi dengan beras fortifikasi.
Pedagang di Pasar Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang mengeluhkan kesulitan mendapatkan stok Minyakita bermerek pemerintah. Kondisi ini memaksa pedagang untuk beralih ke minyak curah dan harus mencari ke daerah lain untuk memenuhi permintaan pembeli.
Minyak goreng bersubsidi di Salatiga tiba-tiba hilang dari pasaran. Konsumen beralih ke minyak goreng curah dengan harga Rp15.000 per kilogram.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong kepala desa, camat, hingga bupati menggaet perusahaan terkait peluang kerja bagi warga kategori miskin ekstrem. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan melepaskan mereka dari garis kemiskinan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen berharap perusahaan besar ikut membina industri kecil dan UMKM. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya mengutamakan keselamatan di tempat kerja terutama perempuan hamil.
Pemerintah kota Semarang melaunching Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Lumpangsemar Sejahtera sekaligus mengukuhkan Organisasi Petani Vanili, Kamis (26/1/2023).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin langsung upaya penurunan kemiskinan ekstrem. Di Grobogan, ia mengajak kepala desa untuk menerapkan strategi “micro targeting” dengan mendata secara langsung warga miskin kemudian diintervensi dengan program penurunan kemiskinan yang bersumber dari dana APBD, CSR serta filantropi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengizinkan kepala desa menggeser alokasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah. Tentu saja penggeseran alokasi bantuan harus disertai dengan data atau target sasaran yang pasti.