KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Rendah Keberpihakan Pemerintah Membenahi Transportasi Umum

Rendah Keberpihakan Pemerintah Membenahi Transportasi Umum

Rendah Keberpihakan Pemerintah Membenahi Transportasi Umum

RASIKAFM.COM –  Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum (pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Dalam RPJMN 2025 -2029 ada 20 kota yang akan dibenai angkutan umum. Namun melihat anggaran stimulan skema pembelain layanan ( buys the service /BTS) yang dikucurkan setiap tahun kian menurun, sangat pesimis program pembehahan angkutan umum akan berhasil. Tahun 2020 (awal Program BTS) dianggarkan Rp 56 miliar, tahun 2021 (Rp 292 miliar), tahun 2022 (Rp 550 miliar), tahun 2023 (Rp 625 miliar), tahun 2024 (Rp 437 miliar) dan tahun 2025 (177 miliar). Direncanakan tahun 2026 cuma Rp 80 miliar.

Hal ini menunjukkan rendahnya keberpihakan pemerintah membenahi transportasi umum di daerah.

Padahal, penyelenggaran angkutan umum adalah kewajiban pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kampanyenya menjanjikan pemberian subsidi transportasi umum.

Semestinya, ditindaklanjuti oleh Menteri Perhubungan untuk meningkatkan anggaran pembenahan angkutan umum setiap tahun mengingat ada 514 pemerintah daerah se Indonesia.

Anggaran itu merupakan stimulan bagi pemda untuk melanjutkan dialihkan alokasinya ke APBD setelah 2 – 3 dari APBN.

Transportasi yang terjangkau dapat memberikan setiap orang bisa menikmati peluang, kebebasan, dan kebahagiaan. Itu kalau pemerintahnya becus dan peduli (Litman, 2025)

Manfaat program angkutan umum sangat membantu masyarakat bermobilitas dengan biaya murah di tengah kesulitan warga yang sedang kesulitan atau kehilangan pekerjaan. (hrs-wd)

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

Agung Santoso, pemuda berusia 29 tahun asal Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, menyatakan tekadnya membawa perubahan bagi desa. Terinspirasi pengalaman kedua orang tuanya yang pernah menjabat kepala desa, Agung ingin mendorong pemerintahan yang transparan serta pengelolaan aset desa, khususnya Pemandian Senjoyo, agar lebih memberi manfaat bagi masyarakat.
Berbekal Pengalaman Orang Tua, Agung Santoso ingin Kembalikan Kejayaan Desa Tegalwaton
Pemerintah Desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, mengembangkan budidaya padi varietas Inpari 32 di lahan dem area seluas 10 hektare dengan pemupukan semi organik. Memasuki panen kelima, produktivitas diperkirakan mencapai 8 ton gabah per hektare. Meski penggunaan pupuk kimia dapat ditekan hingga 50 persen, petani kini menghadapi gangguan hama wereng dan serangan burung pemakan padi.
Jelang Panen Padi Semi Organik, Petani Desa Kemetul Kini Berhadapan dengan “Serangan Udara”
PT Trans Marga Jateng (TMJ) memperkuat kerja sama dengan Pemkot Semarang untuk mendukung konektivitas wilayah dan pembangunan infrastruktur terintegrasi. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Direktur Utama TMJ Arie Irianto dengan Sekda Kota Semarang Handi Priyanto di Balai Kota Semarang, Senin (9/11/2026). Kolaborasi diharapkan mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi.
TMJ Gandeng Pemkot Semarang, Pengembangan Jalan Tol Diselaraskan dengan Kota
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
[pekok2]