RASIKAFM.COM | SALATIGA – Kritik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah mengemuka dalam Silaturahmi Nasional Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (DEMFASNA) se-Indonesia di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Kamis (18/6/2026).
Di tengah pembahasan tentang Indonesia Emas 2045, mahasiswa secara terbuka menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Forum yang mengusung tema “Mengawal Indonesia Emas 2045 melalui Penguatan Politik, Supremasi Hukum, dan Perlindungan HAM” itu dihadiri para ketua dan perwakilan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dari berbagai daerah di Indonesa.
Koordinator Pusat M. Rizki Pirmansah, mengatakan pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah untuk menyampaikan pandangan kritis mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Menurut Rizki, program MBG pada prinsipnya merupakan kebijakan yang baik, namun pelaksanaannya harus benar benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Program ini harus tepat sasaran. Jangan sampai pelaksanaannya justru tidak menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Kalau tidak tepat sasaran, maka tujuan program akan sulit tercapai,” ujarnya saat.
Selain MBG, mahasiswa juga menyoroti keberadaan program Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa menginginkan setiap program prioritas pemerintah dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat sipil.
Rizki juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program strategis yang sedang berjalan. Evaluasi tersebut, menurut dia, penting agar kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, mengapresiasi forum nasional yang digelar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum tersebut. Menurutnya, forum akademik semacam itu penting untuk membahas berbagai persoalan hukum dan politik yang sedang menjadi perhatian publik.
Dance bahkan mendorong mahasiswa untuk ikut mengkaji sejumlah isu strategis nasional, seperti revisi Undang-Undang Pemilu, revisi Undang-Undang Partai Politik, dan revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
“Momentum ini sangat baik karena mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dari berbagai daerah berkumpul dan dapat mendiskusikan isu – isu strategis yang berkaitan dengan masa depan sistem politik dan hukum nasional,” katanya.
Terkait kritik mahasiswa terhadap program pemerintah, Dance menilai hal tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang melekat pada gerakan mahasiswa dalam sistem demokrasi.
“Mahasiswa harus tetap menjadi alarm bagi pemerintah. Kritik dan masukan yang disampaikan merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat sekaligus bahan evaluasi agar kebijakan publik semakin baik,” ujar Dance.
