RASIKAFM.COM | UNGARAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang meminta seluruh kegiatan PT PLN terkait kajian dan rencana eksplorasi panas bumi (geothermal) di wilayah Gunung Ungaran untuk dipending atau ditunda sementara. Keputusan tersebut disampaikan Bupati Semarang Ngesti Nugraha setelah menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akademisi dari Universitas Diponegoro (Undip), perwakilan kelompok kesenian, organisasi masyarakat, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat hingga sejumlah kepala desa, Jumat (4/9/2026) sore.
Ngesti mengatakan, penundaan sementara dilakukan untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat menyusul munculnya kekhawatiran terkait rencana kegiatan di kawasan Gunung Ungaran.
“Intinya bahwa terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh PT PLN terkait kajian dan sebagainya yang ada di wilayah Gunung Ungaran, kami sepakat meminta untuk dipending sementara,” ujar Ngesti.
Menurutnya, langkah tersebut diambil agar situasi di tengah masyarakat tetap kondusif. Terlebih, isu mengenai rencana geothermal Gunung Ungaran belakangan ramai diperbincangkan di media sosial maupun masyarakat. Ngesti juga mengimbau masyarakat Kabupaten Semarang tidak mudah terpancing oleh isu maupun informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Kami memohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Semarang jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak pas atau berita-berita yang tidak pas. Kami mohon masyarakat tetap bekerja, yang tani juga tani. Biar tetap kondusif,” katanya.
Ia menegaskan, keputusan penundaan tersebut khusus berkaitan dengan kegiatan PT PLN di wilayah Gunung Ungaran. Pemkab Semarang saat ini belum melihat adanya kepastian mengenai progres kegiatan tersebut.
“PT PLN hingga saat ini baru menyampaikan gambaran-gambaran, tetapi untuk progresnya belum ada satu kepastian. Oleh karena itu, saat ini kami minta sementara waktu untuk tidak melakukan kegiatan apa pun dulu,” jelasnya.
Sementara itu, kegiatan PT Geo Dipa Energi di wilayah Banyubiru tetap berjalan. Pemkab Semarang meminta perusahaan tersebut meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ngesti menjelaskan, kegiatan Geo Dipa saat ini masih berada pada tahap pembebasan dan penyewaan lahan, termasuk persiapan lahan untuk jalur angkutan.
“Kalau yang Geo Dipa saat ini baru pembebasan tanah terkait dengan sewa tanahnya. Ada juga yang nanti akan dibebaskan untuk jalurnya, jalur angkutan,” ungkapnya.
Pemkab, lanjut Ngesti, akan terus mendampingi proses tersebut dan meminta Geo Dipa secara intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya melalui pemerintah desa setempat. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, Pemkab Semarang akan melakukan evaluasi.
“Intens melakukan komunikasi, melaporkan perkembangannya, sosialisasi kepada masyarakat secara umum, langsung dengan kepala desa dan pemerintahan desa yang ada di sana,” ujarnya.
Ngesti menegaskan Pemkab Semarang membuka ruang dialog bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi maupun kekhawatirannya terkait dua rencana pengembangan geothermal tersebut.
“Kami terbuka, membuka ruang diskusi dengan siapapun dalam rangka untuk kondusivitas wilayah Kabupaten Semarang,” katanya.
Menurut Ngesti, menjaga situasi tetap aman dan kondusif menjadi penting, terlebih Kabupaten Semarang juga tengah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada Desember 2026.
“Kami minta agar Kabupaten Semarang tetap kondusif seperti sebelum-sebelumnya. Masyarakat sejuk dan aman,” pungkasnya. (win)
