KAWAN PEMANDU JALAN

Dewas BPJS Kesehatan pastikan pelayanan JKN berjalan baik di MPP Tuntang Kabupaten Semarang

Pastikan pelayanan JKN berjalan baik, kata Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Iftida Yasar saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Tuntang,Kabupaten Semarang (jumat 26/7/2024). Menurut Iftida keberadaan pelayanan BPJS di Mall Pelayanan Publik sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan pelayanan di segala aspek, sesuai Undang-Undang 40 tahun … Read more

PESIAR Perkuat UHC di Kabupaten Semarang

Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) oleh BPJS Kesehatan berhasil meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Semarang hingga 98,10% dari total 1.077.912 penduduk per 1 Juli 2024. Fokus utama BPJS Kesehatan adalah meningkatkan cakupan peserta JKN melalui Program PESIAR, yang mencakup pemetaan dan pendaftaran masyarakat di tingkat desa.

Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) oleh BPJS Kesehatan berhasil meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Semarang hingga 98,10% dari total 1.077.912 penduduk per 1 Juli 2024. Fokus utama BPJS Kesehatan adalah meningkatkan cakupan peserta JKN melalui Program PESIAR, yang mencakup pemetaan dan pendaftaran masyarakat di tingkat desa.

Layanan Biskita di Bodetabek Bisa Diperluas

BisKita merupakan inisiatif pembenahan angkutan umum yang diluncurkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2021 sebagai respon terhadap kondisi angkutan umum berbasis jalan di Bodetabek yang memprihatinkan, dengan banyak angkot berusia di atas 10 tahun yang semakin tidak diminati penumpang.

BisKita merupakan inisiatif pembenahan angkutan umum yang diluncurkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2021 sebagai respon terhadap kondisi angkutan umum berbasis jalan di Bodetabek yang memprihatinkan, dengan banyak angkot berusia di atas 10 tahun yang semakin tidak diminati penumpang.

Langkah Awal Membenahi Layanan Angkutan Umum Perkotaan

Pembenahan angkutan umum di Indonesia memerlukan keterlibatan berbagai pihak selain Kementerian Perhubungan, seperti Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, serta alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Contohnya, Kota Semarang membutuhkan waktu lima tahun untuk mengoperasikan Bus Trans Semarang sejak dirintis pada 2005, dan delapan tahun untuk Bus Trans Jateng yang mulai beroperasi pada 2017.

Pembenahan angkutan umum di Indonesia memerlukan keterlibatan berbagai pihak selain Kementerian Perhubungan, seperti Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, serta alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Contohnya, Kota Semarang membutuhkan waktu lima tahun untuk mengoperasikan Bus Trans Semarang sejak dirintis pada 2005, dan delapan tahun untuk Bus Trans Jateng yang mulai beroperasi pada 2017.

Mendesak Diadakan Dana Alokasi Khusus Pembiayaan Angkutan Umum

Angkutan umum sudah menjadi kebutuhan dasar selain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan. Maka dari itu perlu tindakan khusus dari pemerintah agar tidak mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakatat Kasus perumahan bersubsidi yang mangkrak perlu terobosan solusi agar tidak terus berulang. Hunian yang terbengkalai dipicu beberapa hal, yakni pembeli baru sadar rumah yang dibeli jauh dari transportasi … Read more

Perlunya Investigasi Kecelakaan di Jalan

Pencegahan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang melibatkan pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Program ini meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang, dan disusun oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pencegahan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang melibatkan pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Program ini meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang, dan disusun oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VI Bersama Media Kunjungi Klinik Pratama Eny Yogya

Klinik Pratama Eny, berdiri sejak 18 Juli 2007 di Mojosari Raya, Kalurahan Baturetno, Banguntapan, Bantul, dikenal dengan ciri khas tradisional Jawa menggunakan rumah joglo dan kayu ukir, mengedepankan kreativitas dengan pendekatan seni wayang dan serandhul sebagai media promosi kesehatan setiap malam Minggu. Direktur Utama, Dalang Ki Sidik Mangun Carito, memanfaatkan tokoh wayang untuk edukasi penyakit dan pencegahannya.

Klinik Pratama Eny, berdiri sejak 18 Juli 2007 di Mojosari Raya, Kalurahan Baturetno, Banguntapan, Bantul, dikenal dengan ciri khas tradisional Jawa menggunakan rumah joglo dan kayu ukir, mengedepankan kreativitas dengan pendekatan seni wayang dan serandhul sebagai media promosi kesehatan setiap malam Minggu. Direktur Utama, Dalang Ki Sidik Mangun Carito, memanfaatkan tokoh wayang untuk edukasi penyakit dan pencegahannya.

Isu Strategis Pemerataan Infrastruktur Transportasi

Sejumlah infrasruktur transportasi yang terbangun belum merata. Pembangunan di wilayah timur dan barat masih terjadi kesenjangan. Kendati upaya mengurangi kesenjangan itu sudah dilakukan, namun masih ada kendala. Cukup besar tantangan dan kendala untuk menggapai Indonesia Emas 2045 di sektor transportasi. Oleh sebab itu ada Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dan Direktorat Jenderal Transportasi Perkotaan di Kementerian Perhubungan.

Penanganan Jangka Pendek Menghindari Kecelakaan Mobil Bus Pariwisata

Untuk menghindari kecelakaan bus pariwisata, perlu dilakukan kampanye masif tentang keselamatan. Menurut Wildan (2024), karakteristik operasional bus wisata yang tidak diatur rutenya dan bisa beroperasi sepanjang hari menimbulkan masalah pengawasan, jalan yang tidak standar, dan kelelahan pengemudi. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (28 Mei 2024) mengusulkan beberapa langkah jangka pendek, seperti pengecekan uji laik jalan (kir) melalui website MITRA DARAT, kelengkapan sabuk keselamatan, pengecekan SIM dan STNK sebelum perjalanan, serta penyediaan tempat istirahat bagi pengemudi.

Untuk menghindari kecelakaan bus pariwisata, perlu dilakukan kampanye masif tentang keselamatan. Menurut Wildan (2024), karakteristik operasional bus wisata yang tidak diatur rutenya dan bisa beroperasi sepanjang hari menimbulkan masalah pengawasan, jalan yang tidak standar, dan kelelahan pengemudi. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (28 Mei 2024) mengusulkan beberapa langkah jangka pendek, seperti pengecekan uji laik jalan (kir) melalui website MITRA DARAT, kelengkapan sabuk keselamatan, pengecekan SIM dan STNK sebelum perjalanan, serta penyediaan tempat istirahat bagi pengemudi.

Program REHAB Solusi Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan terus mensosialisasikan program REHAB (Rencana Pembayaran Iuran Bertahap) yang merupakan solusi alternatif bagi peserta yang kepesertaannya tidak aktif akibat tunggakan iuran, seperti yang dijelaskan Dini Hapsari, Kabag Perencanaan, Keuangan, dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, dalam forum Media Gathering di Salatiga. Program ini, yang telah ada sejak tahun 2022, memungkinkan peserta JKN mengangsur tunggakan iuran mereka tanpa harus membayar sekaligus.