Rubrik

Penggunaan sabuk keselamatan sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna angkutan umum. Kecelakaan lalu lintas dapat saja terjadi namun tingkat fatalitas masih dapat diminimalisasi.

Indonesia sedang mengalami krisis transportasi umum dan darurat keselamatan lalu lintas. Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing di Pemilu 2024 telah menawarkan program transportasi umum walaupun dalam penyebutan berbeda. Namun belum ada program keselamatan lalu lintas.

Keterbatasan sistem angkutan umum perkotaan akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Layanan angkutan umum yang mudah diakses, bertarif murah, aman dan nyaman untuk menarik masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Masyarakat yang menggunakan angkutan umum itu bisa menghemat biaya pengeluaran transportasi setiap bulan hingga 50 persen. Perlu pendekatan dorong (push) dan tarik (pull) ke masyarakat, agar mau beralih menggunakan angkutan umum.

Berdasarkan data PT KAI (2023), telah terjadi 1.839 kecelakaan di perlintasan sebidang selama kurun waktu tahun 2018 – 2023 (Jan – Juli 2023). Sebesar 86 persen diantaranya terjadi kecelakaan di perlintasan tidak dijaga. Total perlintasan sebidang dijaga 1.598 titik (43 persen). Total perlintasan sebidang tidak dijaga 2.095 titik (57 persen).

Program angkutan perkotaan di 10 kota dengan skema pembelian layanan (buy the service/BTS) telah memberikan penghematan biaya transportasi lebih dari 50 persen bagi penggunanya. Tingkat kepuasan mencapai 78,14 persen. Sebanyak 72 persen sebelumnya menggunakan sepeda motor dan 23 persen menggunakan mobil. Pengguna terbanyak dari kalangan pelajar, yakni 70 persen.

Sebanyak 49 persen kendaraan barang berada di Pulau Jawa. Truk trailer menjadi andalan untuk mengangkut logistik dalam menggerakkan ekonomi negara. Perhatian pada truk trailer dan pengemudinya masih sangat minim. Usulan KNKT untuk membangun freight centre belum direspon pemerintah. Angka kecelakaan truk menempati urutan kedua (12 persen) setelah sepeda motor (73 persen), meski jumlahnya hanya 3,82 persen dari total kendaraan bermotor.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang untuk memperhatikan keberadaan angkutan umum di daerah. Termasuk menyediakan fasilitas angkutan umum mendekati kawasan perumahan. Sekarang banyak kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses layanan transportasi umum