Harap nonaktifkan putar otomatis pada perangkat Anda untuk tampilan terbaik.

URL audio tidak tersedia.

SEBANYAK 2.400 PETANI TEMBAKAU DI KABUPATEN SEMARANG MENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) SENILAI TOTAL RP28,8 MILIAR. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG, ISTICHOMAH, MENJELASKAN BAHWA PENERIMA BLT TERDIRI DARI PETANI, BURUH, DAN PENGGARAP LAHAN TEMBAKAU YANG TELAH DIVERIFIKASI LAYAK MENERIMA BANTUAN. SEBANYAK 42 SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN SEMARANG, TERDIRI DARI 38 SD DAN 4 SMP, KINI TIDAK MEMILIKI KEPALA SEKOLAH KARENA TELAH MEMASUKI MASA PENSIUN DAN BELUM ADA PENGGANTINYA. PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISDIKBUDPORA) KABUPATEN SEMARANG, BUDI RIYANTO, MENJELASKAN BAHWA PENGISIAN POSISI TERSEBUT BELUM DAPAT DILAKUKAN KARENA PERATURAN YANG MELARANG PELANTIKAN KEPALA DAERAH MENJELANG PILKADA 2024. PESTA DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) 2024 AKAN DISELENGGARAKAN SECARA SERENTAK PADA RABU, 27 NOVEMBER 2024, DI TINGKAT KABUPATEN, KOTA, DAN PROVINSI. UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELIPUTAN MEDIA TERHADAP PEMILU DAN PILKADA 2024, DEWAN PERS MENGADAKAN WORKSHOP BERTAJUK "PELIPUTAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH" DI HOTEL SANTIKA SEMARANG PADA JUMAT, 19 JULI 2024. TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BLONDO DI KECAMATAN BAWEN, KABUPATEN SEMARANG, KINI BERADA DI FASE OVER CAPACITY, MENERIMA KIRIMAN 200 TON SAMPAH PER HARI DARI 161 TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) SETEMPAT. TPA BLONDO, YANG SELUAS 5,7 HEKTARE DAN DIBANGUN PADA TAHUN 2009 DENGAN MASA PEMAKAIAN 10 TAHUN, SEHARUSNYA SUDAH TIDAK DIGUNAKAN SEJAK 2019. WAKIL BUPATI SEMARANG, BASARI, YANG JUGA PENGURUS PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN SEMARANG, MENGISYARATKAN MUNDUR DARI BURSA PENCALONAN PILBUP DAN WABUP SEMARANG 2024, MENYATAKAN INGIN BERISTIRAHAT DALAM PESTA DEMOKRASI TAHUN 2024. PEMERINTAH PUSAT MELALUI KEMENTERIAN PUPR MENGALOKASIKAN DANA SEBESAR RP26 MILIAR UNTUK UANG GANTI RUGI WARGA TERDAMPAK PROYEK BENDUNGAN JRAGUNG DI DUSUN KEDUNGGLATIK, DESA CANDIREJO, PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG, GUNA MEMBEBASKAN 41 BIDANG TANAH, MELANJUTKAN 53 BIDANG YANG TELAH DIBEBASKAN SEBELUMNYA. MENJELANG PELANTIKAN ANGGOTA DPRD TERPILIH PADA 14 AGUSTUS 2024, KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SALATIGA MASIH MENUNGGU ARAHAN DARI KPU PUSAT TERKAIT LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN), YANG MENJADI SYARAT WAJIB UNTUK PELANTIKAN. SAAT INI, 10 CALON ANGGOTA DPRD KOTA SALATIGA TERPILIH MASIH DALAM PROSES PEMERIKSAAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). SENSASI MELEWATI GERBANG TOL TANPA TAPING KARTU TELAH DITERAPKAN DI TOL SEMARAK (SEMARANG-DEMAK) SEJAK AWAL JULI, DAN SEMAKIN BANYAK PEMILIK KENDARAAN YANG MENGADOPSI TEKNOLOGI INI. DIREKTUR UTAMA PT PP SEMARANG DEMAK, SISWANTONO, MENJELASKAN KEPADA RADIO RASIKA SAAT TALK SHOW PADA SENIN (15/7/2024) BAHWA PEMILIK KENDARAAN CUKUP MENDAFTAR MELALUI WEBSITE ATAU DATANG LANGSUNG KE KANTOR PPSD TOL SEMARANG-DEMAK UNTUK PENDAFTARAN DAN PEMASANGAN STIKER KHUSUS. ALAMSYAH SATYANEGARA SUKAWIJAYA, ATAU YOYOK SUKAWI, SEMAKIN MANTAP UNTUK IKUT SERTA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN WALI KOTA (PILWALKOT) SEMARANG 2024. IA MENGUNGKAPKAN BAHWA SUDAH ADA DUA PARTAI LAIN YANG BERGABUNG DENGAN PARTAI DEMOKRAT UNTUK MENDUKUNGNYA MENJADI WALI KOTA SEMARANG. PADA MALAM GRAND FINAL PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA KOTA SALATIGA 2024, FAISAL DWI APRIANTO DAN BUNGA NURLAILA RAMADHANI DINOBATKAN SEBAGAI MAS DAN MBAK KOTA SALATIGA 2024/2025 SETELAH MELEWATI SELEKSI KETAT. FAISAL DAN BUNGA, FINALIS NOMOR URUT 11 DAN 30, AKAN MEMPROMOSIKAN POTENSI WISATA SALATIGA DI BERBAGAI TINGKATAN SELAMA SATU TAHUN KE DEPAN.

RASIKA105.6 FM

Radio Traffic Pertama di Jawa Tengah

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

Ketika musim hujan tiba, banyak ditemukan jalan rusak. Kodisi jalan rusak, jika dibiarkan tidak ditangani dengan baik akan berpotensi rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban

Mbak Google

KABAR RASIKA

Jalan Rusak Tanggungjawab Siapa?

Custom Image

Ditulis Oleh :
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Ketika musim hujan tiba, banyak ditemukan jalan rusak. Kodisi jalan rusak, jika dibiarkan tidak ditangani dengan baik akan berpotensi rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban

Karena saat hujan air menggenang menutupi badan jalan, sehingga masyarakat tidak tahu kondisi jalan berlubang itu, akibatnya rawan terjadi kecelakaan. Beberapa kejadian kecelakaan di jalan akibat banyaknya pengendara menghindari lubang atau bahkan terperosok ke dalam lubang itu. Kondisi jalan yang rusak parah, akibat menghindari lubang tersebut malah terjadi tabrakan.

Banyaknya jalan rusak dan dibiarkan terkadang membahayakan pengguna jalan, sesuai Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 24 ayat (2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Warga yang terdampak jalan rusak punya peluang untuk menuntut haknya sesuai wewenang jalan.

Jalan nasional wewenangnya Ditjen. Bina Marga Kemen. PUPR, jalan provinsi wewenangnya Pemerintah Provinsi dan jalan kota/kabupaten wewenangnya Pemkot/Pemkab.

Sementara di Pasal 273 aturan yang sama, menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp 12 juta.

Kemudian kalau sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

Hendaknya, ini perlu menjadi perhatian untuk penyelenggara jalan agar lebih memperhatikan keselamatan penggunaan jalan. Jalan berkeselamatan dalam pemahaman Pemerintah saat ini adalah mantab jalan, permukaannya halus dan tidak berlubang.

Jalan tol tidak boleh ada permukaan yang berlubang. Standar tinggi memang diterapkan di jalan tol demi keselamatan penggunanya dengan kecepatan tinggi. Penutupan jalan berlubang di jalan tol yang dilakukan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) jangan hanya dilakukan saat akan menaikkan tarif. Namun harus dilakukan setiap ditemukan ada permukaan jalan yang berlubang. Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) harus memeriksa permukaan jalan tol secara rutin di semua ruas jalan tol.

Penilaian jalan tol dapat dinaikkan tarifnya, salah satunya adalah perawatan jalan yang rutin dan kontinyu, sebagai bagian dari pelayanan kenyamanan jalan yang telah dibayar oleh konsumen. Jangan sampai lubang yang terjadi di jalan tol (akibat hujan atau lainnya) dibiarkan menunggu tambah besar atau menunggu musim hujan selesai. Ini alasan yang tidak profesional dan merugikan konsumen.

Catatan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT (Januari 2024), menyebutkan jalan berkeselamatan harus memenuhi kaidah. Pertama, regulating road, yaitu jalan harus sesuai dengan regulasinya. Kedua, self-explaining road, jika jalan itu tidak sesuai dengan regulasinya, maka jalan itu harus bisa menjelaskan apa hazardnya dan apa yang harus dilakukan pengguna jalan agar tidak terpapar hazard tersebut. Dan ketiga, forgiving road, yaitu jika pengguna jalan lengah, sehingga terjadi kecelakaan maka jalan akan memaafkan tidak sampai fatal.

Ketiga hal di atas kurang mendapat perhatian pemerintah saat ini, sehingga kontribusi jalan sebagai penyebab kecelakaan dan peningkatan fatalitasnya masih sangat tinggi.

Road side hazard seringkali terabaikan, ruang terbuka lebar seperti itu, tiang rigid di tepi jalan yang bisa memotong mobil jadi dua bagian, drainase terbuka dari beton sedalam 1 meter yang memakan korban 6 jiwa yang jatuh ke dalamnya dengan kepala pecah, tiang variable massage system (VMS) yang membuat bus terbelah, tiang jembatan yang membuat bus jadi dua bagian dan sebagainya. Rekomendasi KNKT jelas agar pemerintah membenahi road side hazard ini. Pasalnya, sudah cukup banyak korban jiwa akibat keteledoran dan salah rancangan (design) jalan dan bangunan di atasnya.

Arah kebijakan penyelenggaraan jalan 2020-2040
Berdasarkan SK Menteri PUPR No. 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, panjang jalan keseluruhan di Indonesia adalah 529.132,19 kilometer. Panjang jalan di Indonesia berdasarkan kewenangan, jalan nasional 47.603,39 km (8,90 persen), jalan provinsi 47.874,4 km (9,06 persen) dan jalan kota/kabupaten 433.654,4 km (82,05 persen).

Menurut data IRMS Semester 2 (2022) dan Data Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (2020), kondisi jalan di Indonesia berdasarkan kewenangan, kemantapan untuk jalan nasional 92,18 persen, jalan provinsi 73,79 persen dan jalan kota/kabupaten 62 persen.

Berdasar Keputusan Menteri PUPR No. 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040, ada 5 arah kebijakan penyelenggaran jalan. Pertama, pengembangan jaringan jalan untuk mendukung prasarana transportasi dilakukan secara bertahap melalui peningkatan jaringan jalan pada simpul-simpul yang sudah berkembang.

Kedua, pembangunan jalan baru untuk mendukung simpul transportasi baru disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka menyeimbangkan tingkat penawaran dan jasa transportasi. Ketiga, mengembangkan jaringan jalan untuk mendukung simpul-simpul transportasi agar meningkatkan daya saing dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan

Keempat, meningkatkan iklim kompetisi secara sehat dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator pelayanan umum. Dan kelima, mendukung pengembangan sistem transportasi nasional yang andal dan berkemampuan tinggi dengan bertumpu pada aspek keselamatan, keterpaduan antar moda/antar sektor/antar wilayah

Sementara, kebijakan pembangunan jalan dan jembatan adalah (1) pemenuhan waktu tempuh 1,9 jam/100 km pada koridor terpilih; (2) pemenuhan arahan major project – Trans Papua dan 18 pulau kecil terluar, (3) peningkatan jalan di Kawasan Perbatasan dalam rangka pertahanan dan keamanan nasional serta memberikan aksesibilitas bagi masyarakat perbatasan; (3) penuntasan pembangunan jalan Pantai Selatan Jawa dalam rangka pemerataan kesejahteraan di wilayah Pulau Jawa, (5) penanganan jalan akses menuju outlet (pelabuhan dan bandara) untuk mendukung jalur logistik nasional.

Selanjutnya, (6) penanganan jalan akses menuju Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) khususnya 11 KI Prioritas, 10 DPSP, dan KEK Prioritas; (7) penuntasan missing link pada pulau utama (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi), (8) penanganan jalan di Kawasan Metropolitan dan Perkotaan antara lain melalui pembangunan flyover (FO)/ underpass (UP) dan jalan lingkar untuk mengurai kemacetan; (9) penanganan jalan lintas meliputi Lintas Utama Pulau, Penghubung Lintas, Lintas Barat Sumatera, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Tengah Kalimantan; dan (10) pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, Non Trans Jawa, Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi.