RasikaFM – Kabupaten Semarang kembali menorehkan prestasi di bidang kesehatan dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama. Penghargaan ini diterima dalam ajang UHC Award 2026 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (27/1), sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui berbagai kebijakan dan dukungan anggaran, Pemerintah Kabupaten Semarang terus mendorong peningkatan kepesertaan dan keaktifan peserta JKN.
Penghargaan UHC Award menjadi indikator penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan, sejalan dengan agenda nasional dan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan inklusif bagi seluruh penduduk.
Pemerintah Kabupaten Semarang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat fasilitas layanan, serta memastikan keberlangsungan Program JKN. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Semarang yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam acara tersebut menyampaikan bahwa penghargaan UHC mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program JKN secara nasional telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81,45 persen, melampaui target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Ghufron menegaskan, peran kepala daerah sangat menentukan keberhasilan pencapaian UHC, khususnya dalam mendorong perluasan kepesertaan serta menjaga keberlangsungan peserta aktif melalui kebijakan dan dukungan anggaran daerah. Dengan komitmen pemerintah daerah yang kuat, perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata.
