KABAR RASIKA

Ramai Isu Penonaktifan PBI, BPJS Dorong Peserta Rutin Cek Status Keaktifan

Ramai Isu Penonaktifan PBI, BPJS Dorong Peserta Rutin Cek Status Keaktifan

Ramai Isu Penonaktifan PBI, BPJS Dorong Peserta Rutin Cek Status Keaktifan

Illustrasi

JAKARTA — Ramainya isu penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) membuat BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk rutin mengecek status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengecekan penting dilakukan agar peserta mengetahui apakah kepesertaannya masih aktif atau sudah dinonaktifkan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa penyesuaian status peserta PBI JK dilakukan berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh kementerian atau lembaga yang berwenang.

Penyesuaian tersebut mempertimbangkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria desil 1–5 tidak termasuk dalam kelompok sasaran penerima bantuan iuran tersebut.

“Peserta perlu secara berkala memastikan status kepesertaan JKN-nya agar mengetahui kondisi kepesertaan masing-masing. Jika statusnya tidak aktif, peserta dapat mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujar Rizzky.

Peserta yang merasa masih berhak dapat memperbarui data

Peserta yang masuk kategori desil 6–10, tetapi kondisi ekonominya masih tergolong miskin atau kurang mampu, dapat mengajukan pembaruan data apabila informasi yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Pembaruan dapat dilakukan melalui kantor desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat. Peserta diberikan masa tenggang 90 hari untuk memperbarui data sosial ekonominya.

Masyarakat juga dapat mengecek status sosial ekonominya melalui situs resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Sementara itu, peserta yang kondisi ekonominya dinilai sudah sesuai dengan data atau mampu membayar iuran secara mandiri diimbau beralih ke segmen kepesertaan JKN mandiri agar perlindungan kesehatannya tetap terjaga.

PBI nonaktif masih dapat mengajukan reaktivasi

BPJS Kesehatan juga menjelaskan bahwa peserta PBI JK yang dinonaktifkan masih memiliki kesempatan mengajukan reaktivasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, reaktivasi dapat diajukan oleh peserta yang dinonaktifkan dalam kurun waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penonaktifan. Mekanisme ini juga berlaku bagi peserta PBI JK nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Untuk mengajukan reaktivasi, peserta perlu melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta kepada Kementerian Sosial untuk menjalani verifikasi.

Jika dinyatakan memenuhi persyaratan, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali kepesertaan sehingga peserta dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.

“Kami mengimbau peserta PBI JK yang berstatus nonaktif dan membutuhkan pelayanan kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Pengajuan reaktivasi akan diproses sesuai persyaratan dan hasil verifikasi,” jelas Rizzky.

Cek status melalui kanal resmi

Untuk memastikan status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah kanal resmi berikut:

Rizzky menegaskan, pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial agar bantuan iuran tepat sasaran.

Karena itu, peserta diimbau proaktif memeriksa status kepesertaan dan segera mencari informasi melalui kanal resmi apabila statusnya nonaktif. Dengan demikian, langkah yang diperlukan dapat segera dilakukan agar akses terhadap pelayanan kesehatan tetap dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA :

BPJS Kesehatan Cabang Ungaran berkolaborasi dengan Klinik Ungaran Sari Medika Congol menggelar pemeriksaan Pap Smear gratis bagi peserta JKN, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini menyasar perempuan dengan hasil skrining kesehatan berisiko untuk mendorong deteksi dini kanker serviks dan memperluas akses layanan kesehatan preventif.
BPJS Kesehatan Ungaran Gelar Gebyar Pap Smear 2026, Dorong Deteksi Dini Kanker Serviks
Anita Susanty (43), ibu empat anak asal Lombok yang tinggal di Ungaran, berhasil melewati pengobatan kanker payudara stadium tiga selama enam bulan. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ia menjalani operasi dan kemoterapi tanpa terbebani biaya pengobatan. Pemeriksaan terakhir menunjukkan sel kanker yang sebelumnya terdeteksi sudah tidak ditemukan.
Enam Bulan Berjuang Melawan Kanker, JKN Dampingi Pengobatan Anita hingga Tuntas
BPJS Kesehatan Perluas Kerja Sama dengan 31 Asuransi Kesehatan Tambahan
BPJS Kesehatan Perluas Kerja Sama dengan 31 Asuransi Kesehatan Tambahan
Akses JKN Makin Luas, Mutu Layanan Faskes Jadi Perhatian
Akses JKN Makin Luas, Mutu Layanan Faskes Jadi Perhatian
Muat Lebih

INFOGRAFIS

TERKINI

Dinas Pendidikan Kota Salatiga memberikan teguran tertulis kepada seorang ASN yang mengenakan seragam dan atribut kedinasan dalam kegiatan Aksi Kamisan. Keputusan tersebut diambil setelah pemeriksaan dan klarifikasi. Pembinaan dilakukan untuk mengingatkan ASN agar lebih cermat menggunakan identitas kedinasan tanpa mengabaikan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.
Hormati Kebebasan Berpendapat, Pemkot Salatiga Ingatkan ASN Jaga Profesionalitas
Dinas Pendidikan Kota Salatiga memberikan teguran tertulis kepada seorang ASN yang mengenakan seragam dan atribut kedinasan dalam kegiatan Aksi Kamisan. Keputusan tersebut diambil setelah pemeriksaan dan...
Sebanyak 4.305 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Brebes dinyatakan lulus atau graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penetapan tersebut dilakukan setelah keluarga dinilai lebih mandiri secara ekonomi. Mulai 2027, mereka tidak lagi menerima bantuan rutin, tetapi tetap mendapat akses pendampingan dan program pemberdayaan pemerintah.
4.305 Keluarga di Brebes Keluar dari Kemiskinan, Tak Lagi Terima Bansos
Sebanyak 4.305 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Brebes dinyatakan lulus atau graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penetapan tersebut dilakukan setelah...
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
DPRD Kabupaten Semarang meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan galian C ilegal. Meski kewenangan perizinan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,...
Kontingen Kota Salatiga menempati peringkat ketiga Porprov XVII Jawa Tengah 2026 dengan raihan 144 medali, terdiri atas 41 emas, 37 perak, dan 66 perunggu. Sebagai apresiasi atas prestasi tersebut, Pemkot Salatiga memberikan bonus pembinaan kepada atlet dan pelatih dalam acara penyambutan kontingen di Rumah Dinas Wali Kota, 14 November 2026.
Peringkat III Porprov, Atlet Peraih Emas Salatiga Terima Bonus Rp42 Juta
Kontingen Kota Salatiga menempati peringkat ketiga Porprov XVII Jawa Tengah 2026 dengan raihan 144 medali, terdiri atas 41 emas, 37 perak, dan 66 perunggu. Sebagai apresiasi atas prestasi tersebut, Pemkot...
Pemkab Semarang mulai memetakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggandeng Kejari Ambarawa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab piutang, mengoptimalkan penagihan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penanganan akan mempertimbangkan kondisi wajib pajak dan kelayakan piutang.
Piutang PBB Menumpuk, Pemkab Semarang Gandeng Kejari untuk Penagihan
Pemkab Semarang mulai memetakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggandeng Kejari Ambarawa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini dilakukan...
Muat Lebih

POPULER

Pemerintah Desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, mengembangkan budidaya padi varietas Inpari 32 di lahan dem area seluas 10 hektare dengan pemupukan semi organik. Memasuki panen kelima, produktivitas diperkirakan mencapai 8 ton gabah per hektare. Meski penggunaan pupuk kimia dapat ditekan hingga 50 persen, petani kini menghadapi gangguan hama wereng dan serangan burung pemakan padi.
Jelang Panen Padi Semi Organik, Petani Desa Kemetul Kini Berhadapan dengan “Serangan Udara”
KONI Kabupaten Semarang mengajukan nota keberatan yuridis kepada KONI Jawa Tengah setelah banding terkait hasil pertandingan atlet paralayang Muhammad Afifian ditolak. Sengketa nomor open distance tersebut berkaitan dengan penerapan konversi jarak terbang menjadi poin yang dinilai tidak dijelaskan secara tegas dalam Technical Handbook maupun saat Technical Meeting Porprov Jateng XVII 2026.
KONI Kabupaten Semarang Layangkan Nota Keberatan ke KONI Jateng, Persoalkan Putusan Sengketa Atlet Paralayang
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
Sebuah truk tronton bernomor polisi W 9548 US mengalami kecelakaan di tanjakan setelah Jembatan Tuntang, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jumat (13/11/2026). Diduga tidak kuat menanjak saat melaju dari Salatiga menuju Bawen, truk bergerak mundur hingga menabrak pembatas jalan, tiang listrik, dan teras rumah warga. Kecelakaan tersebut juga menyebabkan sebuah sepeda motor rusak parah dan arus lalu lintas tersendat.
Breaking News! Tak Kuat Menanjak, Truk Tronton "Gelondor" Hantam Motor dan Terjun ke Rumah Warga di Bawen
[pekok2]