JAKARTA – BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien tetap terjamin.
Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, pengendalian kecurangan dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, serta kolaborasi lintas sektor.
BPJS Kesehatan juga telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah hingga cabang. Selain itu, diterapkan indikator kinerja (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, serta penguatan sistem monitoring dan pelaporan kegiatan anti-kecurangan.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Prihati.
Menurutnya, tantangan pengendalian kecurangan semakin kompleks seiring meluasnya cakupan kepesertaan JKN. Per 1 November 2026, program tersebut telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.
Untuk memperkuat sistem, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Pendekatan ini diharapkan mampu mengutamakan hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien.
Upaya kolaborasi turut diperkuat melalui pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Organisasi ini diharapkan menjadi wadah kerja sama lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menegaskan, pengendalian kecurangan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan regulator, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi hingga masyarakat sipil.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani praktik kecurangan secara efektif.
Ia juga mendorong penguatan regulasi, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, serta perlindungan terhadap pelapor agar integritas Program JKN semakin terjaga.
Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan JKN tahun 2026.
Kabupaten Purbalingga meraih Terbaik 1 kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN tingkat kabupaten/kota, disusul Kota Medan dan Kabupaten Banyumas.
Untuk kategori tim pencegahan kecurangan JKN tingkat provinsi, Provinsi Bali meraih Terbaik 1, diikuti Riau dan Jawa Barat.
Sementara itu, kategori pemerintah daerah kabupaten/kota dengan komitmen anti-kecurangan terbaik diraih Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sukabumi.
Adapun kategori pemerintah provinsi dengan komitmen anti-kecurangan terbaik diraih Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.





