URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta menggelar Workshop Penyusunan Akreditasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) pada Rabu (20/8) di Gedung Fakultas Syariah dengan menghadirkan Sekretaris Pusat Bantuan Hukum UIN Salatiga, Nurrun Jamaludin, sebagai narasumber utama.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Target 2027, LKBHI Surakarta Harus Terakreditasi, Bukan Sekadar Legalitas

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta menggelar Workshop Penyusunan Akreditasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) pada Rabu (20/8) di Gedung Fakultas Syariah dengan menghadirkan Sekretaris Pusat Bantuan Hukum UIN Salatiga, Nurrun Jamaludin, sebagai narasumber utama.

Sekretaris PUSBAKUM UIN Salatiga Berikan Materi Verifikasi dan Akreditasi OBH di UIN Raden Mas Said Surakarta

featured-img

RASIKAFM.COM | SURAKARTA — Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta menggelar Workshop Penyusunan Akreditasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) pada Rabu (20/8). Acara yang berlangsung di Gedung Fakultas Syariah ini menghadirkan Sekretaris Pusat Bantuan Hukum (PUSBAKUM) UIN Salatiga, Nurrun Jamaludin, sebagai narasumber utama.

Dalam sambutannya, Direktur LKBHI Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Abdullah, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kesediaan Nurrun Jamaludin berbagi ilmu dan pengalaman. Abdullah menegaskan, harapannya melalui workshop ini LKBHI yang berada di bawah naungan Fakultas Syariah dapat segera terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Nurrun Jamaludin memaparkan materi terkait strategi dan langkah konkret dalam proses verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Ia menekankan pentingnya persiapan dokumen administratif, pengelolaan anggaran, serta komunikasi internal yang solid antar pengurus maupun advokat kampus. Menurutnya, penyamaan persepsi dalam internal organisasi adalah kunci agar proses akreditasi berjalan lancar.

Lebih lanjut, Nurrun menjelaskan bahwa akreditasi bukan hanya sebatas legalitas, melainkan modal penting untuk memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum. “Dengan akreditasi, layanan bantuan hukum tidak hanya terbatas pada litigasi dan non-litigasi, tetapi juga bisa berkembang pada penyusunan naskah akademik, rancangan peraturan daerah, hingga peraturan desa,” jelasnya.

Sebagai penutup, Nurrun mengajak seluruh jajaran LKBHI Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta agar benar-benar serius menyiapkan proses akreditasi. “Akreditasi ini adalah langkah strategis agar bantuan hukum dapat merata dan menyentuh masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu,” pungkasnya.

Workshop ini menjadi momentum penting bagi LKBHI Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dalam menyiapkan diri menuju akreditasi Kementerian Hukum dan HAM, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam memberikan layanan bantuan hukum yang lebih luas dan profesional.