RASIKAFM. COM | SALATIGA – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia memicu dinamika konstitusional sekaligus membuka ruang refleksi strategis bagi arah masa depan bangsa. Sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kekosongan posisi wakil presiden harus segera diisi melalui mekanisme sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan usulan dari Presiden.

Di tengah transisi kepemimpinan ini, Presiden Prabowo Subianto memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional dan stabilitas politik di bawah visi besar Asta Cita. Agar roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berjalan semakin kokoh, seimbang, dan berdaya tahan tinggi, penunjukan figur pengganti Wakil Presiden tidak boleh sekadar didasarkan pada kompromi elektoral jangka pendek. Bangsa ini membutuhkan seorang teknokrat-akademisi yang memiliki kepakaran mendalam di bidang ekonomi syariah untuk mendampingi Presiden Prabowo sebagai nakhoda ekonomi yang tangguh.

Menjaga Keseimbangan Kepemimpinan dan Stabilitas Ekonomi Makro

Kepemimpinan nasional yang efektif menuntut adanya kombinasi keterampilan (skill-set) yang saling melengkapi (complementary) antara kepala negara dan wakilnya. Presiden Prabowo dikenal memiliki visi geopolitik yang kuat, ketegasan dalam pertahanan kedaulatan, serta komitmen kerakyatan yang tinggi melalui program-program strategis seperti makan bergizi gratis dan ketahanan pangan.

Namun, untuk memastikan seluruh visi besar tersebut dapat dieksekusi secara fiskal tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi, diperlukan seorang Wakil Presiden yang mumpuni dalam arsitektur keuangan modern dan keadilan distributif. Di sinilah relevansi seorang pakar ekonomi syariah hadir. Disiplin ini tidak hanya mengajarkan efisiensi pasar, tetapi juga menekankan penghapusan praktik spekulatif yang berbahaya (gharar) serta pelarangan riba yang membebani struktur biaya riil. Kehadiran pakar ekonomi syariah di samping Presiden Prabowo akan menjadi penyeimbang fungsional yang sangat ideal dalam merumuskan kebijakan fiskal yang inklusif.

Tiga Pilar Strategis Kontribusi Pakar Ekonomi Syariah dalam Pemerintahan

Jika Presiden Prabowo mempercayakan kursi Wakil Presiden kepada seorang pakar ekonomi syariah, terdapat tiga landasan empiris dan strategis yang akan memperkuat jalannya pemerintahan:

1. Diversifikasi Pembiayaan Pembangunan Tanpa Beban Utang Berlebih
   Di tengah keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan program sosial, negara membutuhkan instrumen pembiayaan alternatif yang berkelanjutan. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE), Indonesia secara konsisten berada di jajaran puncak pasar ekonomi syariah global.
   Secara domestik, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan KNEKS mencatat bahwa pangsa pasar keuangan syariah terus tumbuh melampaui 10 persen dari total aset keuangan nasional, dengan nilai aset menembus ribuan triliun rupiah. Ditambah lagi dengan potensi filantropi Islam nasional—di mana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memproyeksikan potensi zakat menembus Rp327 triliun per tahun, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat potensi wakaf uang mencapai Rp180 triliun per tahun. Di bawah koordinasi Wakil Presiden yang pakar di bidang ini, dana sosial Islam dan instrumen seperti Green Sukuk (Sukuk Hijau) dapat diintegrasikan secara masif ke dalam pembiayaan pembangunan nasional.
2. Penguatan Fondasi Ekonomi Kerakyatan dan UMKM
   Presiden Prabowo selalu menaruh perhatian besar pada kemandirian ekonomi rakyat kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.
   Pakar ekonomi syariah memiliki instrumen pembiayaan berbasis kemitraan dan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang terbukti adil, tidak eksploitatif, dan sangat ramah bagi pelaku usaha kecil. Pengalaman riset dan kebijakan dari seorang akademisi ekonomi syariah akan mempercepat transformasi lembaga keuangan mikro, koperasi syariah (BMT), serta ekosistem ekonomi pesantren menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
3. Pengawalan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Menatap Indonesia Emas 2045 yang Berkeadilan

Transisi politik pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka harus dibaca sebagai momentum emas bagi Presiden Prabowo Subianto dan MPR RI untuk menempatkan meritokrasi di atas kepentingan pragmatis. Menghadirkan seorang pakar ekonomi syariah sebagai Wakil Presiden bukan sekadar langkah politik yang cerdas, melainkan sebuah kebutuhan struktural.

Dengan kombinasi ketegasan kepemimpinan nasional Presiden Prabowo dan ketajaman rekayasa keuangan berkeadilan dari seorang pakar ekonomi syariah, Indonesia memiliki modal sosial dan ekonomi yang jauh lebih kokoh untuk menavigasi ketidakpastian global demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.