KABAR RASIKA

Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN

Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN

Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN

Dok. Bpjs

Jakarta (02/10/2023) – Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023 menjadi ajang penting bagi penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia. Dengan tema “Kolaborasi dalam Transformasi Mutu Layanan yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional”, acara ini mengundang perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan kesehatan dari seluruh penjuru negeri.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa tahun 2023 adalah momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan, dengan fokus utama pada Transformasi Mutu Layanan. Melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.

“Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif,” terang Ghufron.

Transformasi Mutu Layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan. Proses administratif yang lebih sederhana, seperti penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman. Selain itu, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu menjadi langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN.

“Tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif. Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas,” tambah Ghufron.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Indonesia bertekad mencapai cakupan kepesertaan semesta Program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024.

Untuk mencapai tujuan ini, kerja sama dengan pemerintah adalah sangat penting. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama yang lebih erat antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Program JKN dan memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.

“Per 1 September 2023 cakupan kepesertaan JKN yang mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,60 persen dari total seluruh penduduk, yang merupakan bukti nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan layanan kesehatan yang signifikan oleh peserta JKN pada tahun 2022 dengan 502,8 juta kunjungan adalah pencapaian luar biasa. Ini mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap Program JKN,” ujar Ghufron.

Ghufron mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran manajemen fasilitas kesehatan dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program JKN. Kolaborasi ini adalah tonggak keberhasilan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Pada kegiatan ini, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan JKN tahun 2023. Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdapat beberapa kategori, mulai dari dokter praktik perorangan, dokter gigi, puskesmas, dan terakhir kategori klinik pratama. Sedangkan di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terdapat kategori klinik utama, rumah sakit kelas D, rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas B, serta rumah sakit kelas A.

Selain itu juga terdapat pengumuman pemenang dari Lomba Video Transformasi Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Tahun 2023. Harapannya dengan kegiatan ini mengugah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta JKN.

“Melalui kolaborasi BPJS Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait, siap membangun masa depan kesehatan Indonesia yang lebih cerah melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Bersama kita ciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing,” tutup Ghufron.

BACA JUGA :

Akses JKN Makin Luas, Mutu Layanan Faskes Jadi Perhatian
Akses JKN Makin Luas, Mutu Layanan Faskes Jadi Perhatian
BPJS Kesehatan memperkuat standar pelayanan publik melalui Customer eXcellence 126 atau CX126 yang mengukur kualitas layanan di 126 kantor cabang. Program ini menekankan pelayanan yang mudah, cepat, setara, dan solutif dengan melibatkan pengalaman peserta. Hasil penilaian diharapkan menjadi acuan perbaikan berkelanjutan agar kualitas layanan JKN lebih konsisten di seluruh Indonesia.
BPJS Kesehatan Uji Kualitas Pelayanan Lewat CX126: Peserta JKN Tak Cuma Butuh Cepat, Tapi Juga Kepastian
JKN Tembus 98 Persen, BPJS Kesehatan Ungaran Perkuat Mutu Layanan dan Pastikan Pasien Tetap Terlayani
JKN Tembus 98 Persen, BPJS Kesehatan Ungaran Perkuat Mutu Layanan dan Pastikan Pasien Tetap Terlayani
BPJS Kesehatan Cabang Ungaran Apresiasi Komitmen PT Gratia Husada Farma Dukung PIPMP JKN
BPJS Kesehatan Cabang Ungaran Apresiasi Komitmen PT Gratia Husada Farma Dukung PIPMP JKN
Muat Lebih

INFOGRAFIS

TERKINI

Pemkab Demak mempercepat pembangunan infrastruktur di hampir seluruh kecamatan, termasuk normalisasi Sungai Onggorawe, Sungai Daleman, dan Sungai Tuntang Lama di Bonang. Pekerjaan juga mencakup saluran air, jalan, jembatan, dan bangunan gedung. Seluruh proyek ditargetkan selesai pada Desember 2026, dengan penanganan bangunan di area normalisasi disesuaikan kondisi teknis dan legalitas.
Infrastruktur Dikebut, Normalisasi Sungai Tuntang Lama Berlanjut
Pemkab Demak mempercepat pembangunan infrastruktur di hampir seluruh kecamatan, termasuk normalisasi Sungai Onggorawe, Sungai Daleman, dan Sungai Tuntang Lama di Bonang. Pekerjaan juga mencakup saluran...
Sebanyak 13.390 orang terdampak dalam 77 kasus dugaan keracunan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah selama setahun terakhir. Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen meminta Satgas MBG kabupaten dan kota memperkuat inspeksi langsung ke SPPG untuk memastikan standar operasional, keamanan pangan, pengolahan, dan distribusi makanan dijalankan.
13.390 Orang Diduga Keracunan MBG di Jateng, Satgas Kini Bisa Sidak SPPG
Sebanyak 13.390 orang terdampak dalam 77 kasus dugaan keracunan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah selama setahun terakhir. Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen meminta Satgas...
pelecehan seksual
Kerap jadi Korban Kekerasan Seksual, Mantan Penyanyi asal Salatiga Gugat Cerai Suami
Vanessa Aprilia, mantan penyanyi asal Salatiga, memilih menggugat cerai suaminya setelah mengaku mengalami KDRT selama bertahun-tahun. Pendamping korban menilai penanganan kasus kekerasan berbasis gender...
BMKG memprakirakan cuaca Semarang dan Jawa Tengah pada Rabu, 30 September 2026, didominasi cerah hingga cerah berawan. Hasil pengamatan pukul 05.30 WIB mencatat suhu Semarang 27,0 derajat Celsius dengan kelembapan 71 persen. Suhu diprakirakan mencapai 36 derajat Celsius, sementara hujan ringan berpotensi terjadi di pegunungan dan dataran tinggi serta perlu diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan.
30 September 2026: Cuaca Semarang Cerah, Waspadai Karhutla
BMKG memprakirakan cuaca Semarang dan Jawa Tengah pada Rabu, 30 September 2026, didominasi cerah hingga cerah berawan. Hasil pengamatan pukul 05.30 WIB mencatat suhu Semarang 27,0 derajat Celsius dengan...
DP3AKB Kabupaten Semarang mendorong sekolah memperkuat pencegahan kekerasan dan perundungan menyusul dugaan kasus yang melibatkan siswa kelas 4 SD Hj Isriati Moenadi, Ungaran Timur. DP3AKB telah berkoordinasi dengan sekolah dan UPTD PPA untuk mengecek kasus tersebut, sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sekolah juga didorong mengoptimalkan TPPK dan pengawasan interaksi siswa.
DP3AKB Kabupaten Semarang Siapkan Pendampingan Korban Dugaan Bullying di SD Hj Isriati Moenadi
DP3AKB Kabupaten Semarang mendorong sekolah memperkuat pencegahan kekerasan dan perundungan menyusul dugaan kasus yang melibatkan siswa kelas 4 SD Hj Isriati Moenadi, Ungaran Timur. DP3AKB telah berkoordinasi...
Muat Lebih

POPULER

Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah (ZKGT) menjadi salah satu upaya memperkuat mitigasi bencana di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Hal itu dibahas dalam Forum Konsultasi Publik di Hotel Aston Semarang, Senin (28/9/2026), untuk menyamakan pemahaman serta mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan dan kesiapsiagaan masyarakat.
Peta Zona Gerakan Tanah Kabupaten Semarang-Salatiga Dibahas, Mitigasi Jadi Perhatian
Seorang siswa kelas 4 SD Hj Isriati Moenadi, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berinisial R diduga menjadi korban perundungan oleh teman sekelas pada Rabu (23/9/2026). R mengalami sejumlah memar, luka di belakang telinga, bibir pecah, serta trauma setelah kejadian. Pihak sekolah mengaku telah memberikan konsekuensi kepada siswa yang terlibat dan menyiapkan pembinaan serta upaya pemulihan kondisi psikologis korban.
Diduga Jadi Korban Perundungan Berulang, Siswa SD Hj Isriati Moenadi Ungaran Alami Luka hingga Trauma
Relokasi Makam Wonokendeng di Lingkungan Lonjong, Ngampin, Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang terdampak pembangunan Tol Jogja-Bawen masih menunggu tindak lanjut Pemkab Semarang. Warga telah memilih lahan pengganti sekitar 5.000 meter persegi, tetapi proses pembelian belum berjalan. Kepastian dibutuhkan karena makam lama masih digunakan dan menampung sekitar 550 makam.
Makam Wonokendeng Terdampak Tol Jogja-Bawen, Warga Sudah Pilih Lahan Baru tapi Relokasi Belum Jelas
Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
[pekok2]