Haris WB 
Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program tarif promo naik Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng hanya Rp1.000 per perjalanan dengan pembayaran melalui QRIS, yang berlangsung mulai 13 Juli hingga akhir September 2025 dan berlaku di seluruh koridor layanan Trans Jateng.
BPJS Kesehatan memperkuat pemerataan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di seluruh pelosok Indonesia melalui berbagai inovasi dan kerja sama strategis selama tahun 2024. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam kegiatan Public Expose yang berlangsung pada Senin, 14 Juli 2025, menyampaikan bahwa program ini berhasil menjangkau 278,1 juta peserta atau 98,45% penduduk Indonesia, dengan 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Pertumbuhan sistem pembayaran digital di Jawa Tengah terus menunjukkan tren positif, dengan peningkatan penggunaan kartu kredit, debit, dan QRIS yang dicatat oleh Bank Indonesia sebagai indikator akselerasi ekonomi digital. Rahmat Dwisaputra, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng, menyampaikan perkembangan ini dalam rilis data terbaru di Semarang pada Mei 2025.
Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,24 persen, dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka ini sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 0,19 persen. Data tersebut diumumkan di Semarang oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Rahmat Dwisaputra, dalam kegiatan media briefing pada Senin, 14 Juli 2025.
Odong-odong, kendaraan hiburan murah yang digemari oleh keluarga berpenghasilan rendah, menjadi alternatif rekreasi bagi masyarakat di tengah mahalnya biaya wisata dan terbatasnya ruang bermain anak. Pengemudi dan pelaku usaha kecil menjadi pihak utama yang mengoperasikan odong-odong di berbagai wilayah, baik kota maupun desa. Fenomena ini marak terjadi di lingkungan permukiman padat dan jalan umum tanpa pengawasan resmi sejak beberapa tahun terakhir, termasuk hingga tahun 2025. Didorong oleh keterbatasan ekonomi dan minimnya pilihan hiburan yang terjangkau, odong-odong dianggap solusi oleh warga meski berisiko tinggi.
Mesin hemodialisa di RSUD dr. Gondo Soewarno Ungaran menjadi penyambung hidup bagi Ibu Anik asal Jambu Ambarawa dan pasien lainnya yang setiap Selasa dan Jumat pagi rutin menjalani cuci darah, seperti Roudhotul Inayah dan Stefanus Purnomo. Di kota Ungaran, pada Selasa dan Jumat pagi, ruang dialisis menjadi saksi perjuangan pasien gagal ginjal kronis yang kini terbantu oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan.
Inflasi di Provinsi Jawa Tengah pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,24% (mtm), yang disampaikan oleh Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah di seluruh kota pantauan wilayah Jateng. Inflasi ini terjadi pada Juni 2025 setelah bulan sebelumnya mengalami deflasi, karena berakhirnya masa panen raya yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia Perwakilan Jateng, BBWS, dan pemangku kepentingan memulihkan lahan pertanian terdampak banjir di Kabupaten Grobogan dan Demak pada pertengahan 2025 untuk menjaga ketahanan pangan dan menstabilkan harga beras. Kegiatan yang melibatkan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Plh Kepala BI Jateng Nita Rachmenia, perwakilan Kementerian Pertanian, serta TPID provinsi dan kabupaten ini berlangsung di wilayah Karangtengah (Demak) dan Grobogan, Jawa Tengah.
PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) mengoperasikan Segmen Klaten-Prambanan dari Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo sepanjang 7,85 km tanpa tarif mulai 2 Juli 2025 pukul 06.00 WIB, dengan pengoperasian dilakukan oleh JMJ di ruas yang menghubungkan jalan utama Solo-Yogyakarta dan melayani transaksi keluar di Gerbang Tol Prambanan.
Menteri Perhubungan menyatakan tidak akan ada aturan baru dalam penindakan kendaraan over dimension over load (ODOL) dalam diskusi bersama awak media yang digelar Kementerian Perhubungan pada Kamis, 26 Juni 2025, yang menimbulkan keprihatinan bagi pelaku usaha angkutan barang di seluruh Indonesia. Pernyataan itu memicu kritik karena menunjukkan pemerintah belum serius dan siap menata ulang kebijakan ODOL yang selama ini dinilai bermasalah.