RASIKAFM.COM | JAKARTA  – BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan, mendapatkan akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang adil dan berkualitas. Sepanjang tahun 2024, berbagai inovasi layanan dan perluasan kerja sama dengan fasilitas kesehatan telah memperkuat pemerataan layanan JKN ke seluruh pelosok negeri.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam kegiatan Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/07), mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun lalu, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45% dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC).

“Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok, kami mengoperasikan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik yang menghasilkan 940.158 transaksi. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Mal Pelayanan Publik di 227 lokasi dengan 379.921 transaksi sepanjang tahun 2024,” ujar Ghufron.

Dalam satu dekade terakhir (2014–2024), kemitraan dengan fasilitas kesehatan terus tumbuh signifikan. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) meningkat 28% dari 18.437 menjadi 23.682, dan jumlah rumah sakit mitra melonjak 88%, dari 1.681 menjadi 3.162.

Untuk menjangkau daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai (DBTFMS), BPJS Kesehatan melakukan berbagai langkah strategis, seperti menggandeng rumah sakit apung, mengirim tenaga medis, hingga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan di wilayah seperti Papua, NTT, Kalimantan Utara, dan Maluku.

Inovasi digital juga menjadi ujung tombak pelayanan. Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA, VIKA, dan Care Center 165 dioptimalkan untuk menjawab kebutuhan peserta. Bahkan, BPJS Kesehatan kini menyediakan layanan administrasi melalui video conference lewat Zoom, sehingga masyarakat dapat mengurus informasi dan pengaduan tanpa harus datang langsung ke kantor.

“Peserta kini bisa menikmati layanan telekonsultasi di 21.929 FKTP, dengan total 17,2 juta pemanfaatan. Lewat fitur i-Care JKN, tenaga medis bisa menelusuri riwayat kesehatan peserta selama setahun terakhir. Kami juga menyediakan layanan antrean online di lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit,” jelas Ghufron.

Peningkatan efisiensi juga diterapkan pada layanan untuk pasien kronis dan peserta Program Rujuk Balik (PRB), termasuk kemudahan memperpanjang rujukan dan menebus obat. Informasi jadwal operasi dan ketersediaan tempat tidur kini dapat diakses secara transparan oleh peserta.

BPJS Kesehatan juga mengukuhkan enam Janji Layanan JKN di fasilitas kesehatan: cukup dengan KTP/NIK, tanpa fotokopi dokumen, tanpa iur biaya tambahan, tanpa batas hari rawat, ketersediaan obat, serta pelayanan ramah tanpa diskriminasi.

Dari sisi tata kelola keuangan, BPJS Kesehatan mencatatkan hasil membanggakan. Opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) kembali diraih untuk ke-11 kalinya berturut-turut dalam audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS). BPJS Kesehatan juga mencatat aset bersih DJS mencapai Rp49,52 triliun, cukup untuk menutup pembayaran klaim hingga 3,4 bulan ke depan. Sementara itu, hasil investasi mencapai Rp5.395,6 triliun, melampaui target yang ditetapkan.

Sepanjang tahun 2024, pemanfaatan layanan JKN mencapai 673,9 juta kunjungan atau rata-rata 1,8 juta per hari. Ini menjadi bukti nyata meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem JKN.

“Program JKN adalah wujud nyata gotong royong bangsa. Kami memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal, termasuk yang tinggal di pelosok, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tegas Ghufron.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, turut mengapresiasi pencapaian tersebut. Ia menyebut, keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam transisi Program JKN menuju fase maturitas, sekaligus menandai meningkatnya kualitas dan kepercayaan publik.

“Program JKN kini telah menjadi program strategis nasional yang nyata menghadirkan keadilan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga, baik di kota besar maupun pelosok negeri. Kinerja tahun ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Dewan Pengawas dan jajaran Direksi untuk menjaga arah dan keberlanjutan Program JKN,”  pungkas Kadir. (hrs-wd)