KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Disdikbudpora Kabupaten Semarang Siapkan 10 Sekolah Inklusi dan 4 ULD di 2027

Disdikbudpora Kabupaten Semarang Siapkan 10 Sekolah Inklusi dan 4 ULD di 2027

Disdikbudpora Kabupaten Semarang Siapkan 10 Sekolah Inklusi dan 4 ULD di 2027

Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang, M. Taufiqur Rahman. Foto: win

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Pemerintah Kabupaten Semarang berencana memperkuat layanan pendidikan inklusif pada 2027. Selain menyiapkan perluasan ruang kelas inklusi di 10 sekolah, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) juga akan mengembangkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pendidikan di sejumlah wilayah.

Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang, M Taufiqur Rahman, mengatakan rencana tersebut menjadi salah satu rekomendasi dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang. Untuk pembangunan ULD, rekomendasi diarahkan di empat wilayah, yakni Ungaran, Bawen, Jambu, dan Tengaran.

“ULD itu sentra untuk asesmen, terapi, dan konsultasi. Jadi, siapa pun yang akan konsultasi terkait disabilitas bisa datang ke situ,” jelas Taufiq di Ungaran, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, ULD nantinya tidak sekadar berupa bangunan fisik. Fasilitas tersebut akan dilengkapi berbagai layanan pendukung, mulai dari ruang terapi, layanan asesmen, hingga resource center atau pusat sumber.

“Nanti SDM-nya akan kita tata, termasuk
pemenuhan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pengembangan layanan,” ungkapnya.

Sementara untuk pengembangan ruang kelas inklusi, Disdikbudpora memperkirakan terdapat sekitar 10 sekolah yang berpotensi mendapatkan perluasan fasilitas. Namun, penentuan lokasi pembangunan akan mempertimbangkan jumlah peserta didik inklusi serta ketersediaan lahan di masing-masing sekolah.

“Kita akan mencari sekolah yang anak inklusinya banyak, kemudian lahannya tersedia. Nanti kita orientasikan ke sana,” ujarnya.

Taufiq menegaskan, pengembangan sekolah dengan fasilitas inklusi tersebut bukan berarti membatasi penerimaan peserta didik penyandang disabilitas hanya di sekolah-sekolah tertentu. Seluruh sekolah tetap memiliki kewajiban memberikan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Amanah undang-undang kan tidak boleh menolak. Jadi, semua sekolah tetap bisa menerima. Hanya saja, kita mencari sekolah yang jumlah anak inklusinya banyak dan memiliki ruang untuk dibangun fasilitas tambahan,” tegasnya.

Adapun dalam pembahasan tersebut, usulan anggaran pembangunan satu ruang kelas inklusi diperkirakan mencapai Rp248 juta. Besaran kebutuhan anggaran untuk pembangunan maupun pengembangan ULD masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan dan kelengkapan fasilitas yang disiapkan. (win)

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
Sebuah truk tronton bernomor polisi W 9548 US mengalami kecelakaan di tanjakan setelah Jembatan Tuntang, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jumat (13/11/2026). Diduga tidak kuat menanjak saat melaju dari Salatiga menuju Bawen, truk bergerak mundur hingga menabrak pembatas jalan, tiang listrik, dan teras rumah warga. Kecelakaan tersebut juga menyebabkan sebuah sepeda motor rusak parah dan arus lalu lintas tersendat.
Breaking News! Tak Kuat Menanjak, Truk Tronton "Gelondor" Hantam Motor dan Terjun ke Rumah Warga di Bawen
Pemkab Semarang mulai memetakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggandeng Kejari Ambarawa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab piutang, mengoptimalkan penagihan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penanganan akan mempertimbangkan kondisi wajib pajak dan kelayakan piutang.
Piutang PBB Menumpuk, Pemkab Semarang Gandeng Kejari untuk Penagihan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
[pekok2]