[extvssc id="70101"]

KAWAN PEMANDU JALAN

Tag: APBD

Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah pada Rabu, 29 November 2023, disahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Anggaran belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp28,5 triliun disetujui sebagai keputusan resmi DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2023.
DPRD Sahkan APBD 2024 Pemprov Jateng, Anggaran Rp28,5 Triliun Ditetapkan!
Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah pada Rabu, 29 November 2023, disahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Anggaran belanja Pemerintah Provinsi...
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Menandatangani Kesepakatan APBD 2024
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Menandatangani Kesepakatan APBD 2024
Pemerintah Provinsi dan DPRD setuju menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024. Dalam kesepakatan tersebut, belanja daerah sebesar...

POPULER

Satlantas Polres Salatiga memastikan penerbitan SIM baru maupun perpanjangan dilakukan transparan sesuai prosedur di Satpas, Jumat (14/8/2026). Pemohon wajib mengikuti tahapan administrasi, kesehatan, psikologi, serta ujian bagi SIM baru. Polisi mengimbau masyarakat mengurus langsung tanpa calo, dengan biaya PNBP SIM A baru Rp120.000 dan SIM C baru Rp100.000.
SATPAS Salatiga Pastikan Penerbitan SIM Baru Transparan Sesuai Prosedur
Kejaksaan Negeri Salatiga menyerahkan lima mobil hasil rampasan perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi kepada pemenang lelang terbuka di KPKNL Semarang, Kamis (13/8/2026). Kendaraan tersebut sebelumnya dimodifikasi untuk mengangkut solar dalam jumlah besar dan menggunakan pelat nomor serta barcode BBM yang diduga telah diubah. Hasil lelang disetorkan kepada negara.
5 Mobil Pengangsu Solar Dilelang, Uangnya Masuk ke Kas Negara
Dugaan penyalahgunaan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) mencuat dalam audiensi Gapoktan Ngudi Hasil Desa Pakopen dengan DPRD Kabupaten Semarang, Kamis (13/8/2026). Anggota kelompok mengaku menerima dana lebih kecil dari nilai kredit dalam akad, sementara kewajiban tetap berjalan. DPRD meminta Pemkab membentuk tim untuk memfasilitasi penyelesaian.
Dana Kredit Petani Pakopen Bandungan Diduga Diselewengkan, Kuasa Hukum: Ada Indikasi Korupsi