KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Massa Gelar Aksi Longmarch Gedong Songo-Kantor Gubernur Jateng, Suarakan Penolakan Geothermal

Massa Gelar Aksi Longmarch Gedong Songo-Kantor Gubernur Jateng, Suarakan Penolakan Geothermal

Massa Gelar Aksi Longmarch Gedong Songo-Kantor Gubernur Jateng, Suarakan Penolakan Geothermal

Massa Jateng Guyub menggelar aksi longmarch dari Candi Gedongsongo menuju Kantor Gubernur Jateng sebagai bentuk penolakan proyek geothermal di Gunung Ungaran, Selasa (22/9/2026) malam. Foto: win

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Penolakan terhadap rencana pembangunan geothermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Lawu kembali disuarakan. Gerakan tersebut dikonsolidasikan melalui Jateng Guyub yang mengklaim menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Perwakilan Jateng Guyub, Joko Priyanto, mengatakan rangkaian aksi dilakukan dengan cara berjalan kaki dari sejumlah wilayah menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah yang dimulai sejak Selasa (22/9/2026) sore. Menurutnya, aksi tersebut menjadi bentuk protes masyarakat terhadap rencana pembangunan geothermal yang dinilai berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.

“Ini suatu bentuk penolakan juga terhadap rencana pembangunan geothermal di Gunung Lawu. Malam ini dulur-dulur yang ada di Ungaran dan sekitarnya juga melakukan aksi yang sama, jalan kaki menuju kantor gubernur,” kata Joko.

Ia menegaskan, Jateng Guyub berpandangan kawasan Gunung Ungaran maupun Gunung Lawu tidak semestinya dijadikan lokasi pembangunan geothermal.

“Ini suatu bentuk protes, sikap tegas masyarakat bahwa Gunung Ungaran, Gunung Lawu itu tidak seharusnya ada pembangunan geothermal seperti itu,” tegasnya.

Joko menyebut aksi di wilayah Ungaran juga melibatkan sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam aliansi penolakan geothermal.
Ia mengatakan, Jateng Guyub saat ini telah menghimpun elemen dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.

“Kalau kita mau lihat masa depan kita ke depan, ya kita harus lihat hari ini. Kalau memang di sini akan dibangun geothermal, itu akan merusak generasi kita selanjutnya dari faktor lingkungan,” katanya.

Koordinator Aksi, Exy Wijaya menerangkan, setelah bermalam di Ungaran, massa berencana melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka juga merencanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai bagian dari fungsi kontrol masyarakat. Masyarakat harus berani menyampaikan sikap kepada pemerintah ketika kebijakan yang diambil dinilai tidak berpihak kepada kepentingan warga.

“Kita menggunakan fungsi kontrol kita. Kita harus berani head to head dengan para pemangku kebijakan,” tegasnya.

Ia menyebut masyarakat akan terus mendorong pemerintah Kabupaten Semarang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperhatikan penolakan terhadap proyek geothermal tersebut.

“Ini adalah rumah bersama. Kenapa kita membuat Jateng Guyub? Karena kita melihat selama ini gerakan rakyat selalu terpecah-pecah, selalu mengedepankan ego sektoral,” jelasnya.

Ia menyebut unsur yang bergabung tidak hanya dari satu kelompok, tetapi juga petani, guru, nelayan, buruh, hingga berbagai organisasi masyarakat.

“Petani bisa bantu buruh, buruh bisa bantu kaum miskin. Jadi ketika suara ini bergabung, kekuatan kita semakin besar,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran, Bambang Setyowilis, mengatakan penolakan terhadap geothermal didasari kekhawatiran terhadap keberlangsungan fungsi Gunung Ungaran sebagai sumber kehidupan masyarakat.

“Karena gunung yang memberi penghidupan itu sudah diobok-obok. Apakah tidak ada alternatif lain? Padahal kan ada,” kata Bambang.

Menurut dia, pengembangan energi seharusnya tidak serta-merta mengorbankan kawasan gunung yang selama ini menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya. Bambang juga menyoroti keberadaan potensi peninggalan purbakala dan prasejarah di kaki Gunung Ungaran yang menurutnya masih banyak belum ditemukan.

“Nanti kalau itu tetap dilanjut, peradaban-peradaban yang belum ditemukan akan hilang,” ujarnya.

Sebagai penggiat alam, Bambang mengaku bergabung dalam Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran karena menilai Gunung Ungaran memiliki peran penting bagi wilayah di sekitarnya.

“Gunung Ungaran adalah gunung yang memberi kehidupan, gunung yang menjadikan kota di sekelilingnya menjadi besar seperti Ambarawa, Salatiga, Tuntang, dan Kendal,” katanya.

Ia juga mempertanyakan urgensi pembangunan geothermal apabila kebutuhan energi masih dapat dipenuhi melalui sumber energi lainnya.

“Kenapa harus dikorbankan hanya demi energi yang sesaat?” ujarnya.

Bambang berharap berbagai elemen masyarakat, termasuk budayawan, seniman dan pemerhati alam, ikut mengawal rencana pembangunan geothermal di Gunung Ungaran.

“Kita satukan visi dan misi. Saya yakin tetap kita bersatu, pasti kita bisa merobohkan dinding itu. Yang penting tetap semangat,” tandasnya. (win)

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Polres Semarang menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mengantisipasi perjudian atau praktik botoh dalam Pilkades serentak 2026. Pengamanan juga mencakup potensi konflik antarcalon dan isu lokal di 140 desa pada 19 kecamatan. Sebanyak 787 personel disiapkan dan diperkuat personel BKO serta satu SST Brimob dengan sistem rayonisasi.
Cegah Pilkades di Kabupaten Semarang Jadi Arena Judi, Polisi Siapkan Satgas Penegakan Hukum
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Semarang dan Jawa Tengah pada Selasa, 6 Oktober 2026, didominasi kondisi cerah hingga berawan. Hasil pengamatan pukul 05.30 WIB mencatat suhu udara Semarang 27,7°C dengan kelembapan 75%. Suhu harian diprakirakan berkisar 27–36°C dengan kelembapan 40–75%, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian pegunungan Jawa Tengah bagian tengah.
09 Oktober 2026: Cuaca Semarang Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Pegunungan
Pemkab Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober 2026. Wajib pajak yang membayar sampai batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan sebesar 1 persen. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung kesehatan fiskal dan likuiditas keuangan daerah.
Bayar PBB-P2 Sebelum 31 Oktober, Warga Kabupaten Semarang Bebas Denda
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia menggelar program stabilisasi harga dan hilirisasi pangan di Tarubudaya, Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (12/10/2026). Program ini menyediakan beras seharga Rp11.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp10.000 per kemasan 200 gram, sekaligus memperkuat produksi pertanian dan membantu pedagang menghadapi kenaikan biaya bahan baku.
Tekan Inflasi, BI dan Pemprov Jateng Gelar Tebus Murah 6 Ton Beras dan 600 Kg Cabai
[pekok2]