KAWAN PEMANDU JALAN

Bank Indonesia Dorong Pertanian Berkelanjutan Lewat Talkshow CSA–Biochar Peningkat Produktivitas Padi

Penguatan pertanian berkelanjutan berbasis teknologi CSA–Biochar dibahas dalam talkshow lintas lembaga oleh Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, dan akademisi Undip di Jawa Tengah, Senin (9/2/2026). Kegiatan ini menekankan peningkatan produktivitas padi, mitigasi perubahan iklim, serta penyusunan model bisnis agar teknologi biochar dapat diterapkan dan direplikasi secara berkelanjutan.

Penguatan pertanian berkelanjutan berbasis teknologi CSA–Biochar dibahas dalam talkshow lintas lembaga oleh Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, dan akademisi Undip di Jawa Tengah, Senin (9/2/2026). Kegiatan ini menekankan peningkatan produktivitas padi, mitigasi perubahan iklim, serta penyusunan model bisnis agar teknologi biochar dapat diterapkan dan direplikasi secara berkelanjutan.

BI Luncurkan Buku Pedoman Pertanian Berkelanjutan Berbasis CSA–Biochar

Bank Indonesia bersama Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, dan Universitas Diponegoro meluncurkan buku pedoman pertanian berkelanjutan berbasis CSA–Biochar di Jawa Tengah, Senin. Peluncuran ini ditujukan bagi pemangku kepentingan pertanian guna meningkatkan produktivitas padi, kesejahteraan petani, serta mendukung ketahanan pangan dan pengurangan emisi melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.

Bank Indonesia bersama Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, dan Universitas Diponegoro meluncurkan buku pedoman pertanian berkelanjutan berbasis CSA–Biochar di Jawa Tengah, Senin. Peluncuran ini ditujukan bagi pemangku kepentingan pertanian guna meningkatkan produktivitas padi, kesejahteraan petani, serta mendukung ketahanan pangan dan pengurangan emisi melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.

Memahami Hak Masyarakat dan Tanggung Jawab Negara Atas Jalan Rusak

Kondisi jalan rusak menjadi persoalan serius yang menghambat keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Penyelenggara jalan di tingkat pusat hingga daerah berkewajiban memperbaiki dan melengkapi fasilitas jalan sesuai undang-undang. Kewajiban ini ditegaskan untuk mencegah kecelakaan, menjamin akses publik, serta mendukung kelancaran logistik nasional.

Polytron Hadirkan EVA, Layanan Bantuan Darurat Kendaraan Listrik 24/7 Gratis untuk Pengguna G3 Series

Polytron meluncurkan layanan bantuan darurat kendaraan listrik EVA yang aktif 24 jam untuk pengguna Polytron G3 Series. Layanan ini mencakup derek, jump start, ban bocor, hingga ambulans gratis selama tiga tahun. Program ini diperkenalkan untuk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen dalam menggunakan mobil listrik di berbagai kondisi perjalanan.

Polytron meluncurkan layanan bantuan darurat kendaraan listrik EVA yang aktif 24 jam untuk pengguna Polytron G3 Series. Layanan ini mencakup derek, jump start, ban bocor, hingga ambulans gratis selama tiga tahun. Program ini diperkenalkan untuk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen dalam menggunakan mobil listrik di berbagai kondisi perjalanan.

Kabupaten Semarang Raih Universal Health Coverage Award 2026 Kategori Pratama

Kabupaten Semarang meraih UHC Award 2026 kategori Pratama dari BPJS Kesehatan di Jakarta pada Selasa (27/1). Penghargaan ini diterima Pemerintah Kabupaten Semarang atas kolaborasi dengan BPJS dan pemangku kepentingan dalam memperluas kepesertaan JKN. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi komitmen anggaran dan kebijakan untuk menjamin akses layanan kesehatan merata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kabupaten Semarang meraih UHC Award 2026 kategori Pratama dari BPJS Kesehatan di Jakarta pada Selasa (27/1). Penghargaan ini diterima Pemerintah Kabupaten Semarang atas kolaborasi dengan BPJS dan pemangku kepentingan dalam memperluas kepesertaan JKN. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi komitmen anggaran dan kebijakan untuk menjamin akses layanan kesehatan merata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dukung Program JKN, Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan di UHC Awards 2026

Sebanyak 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota menerima UHC Awards 2026 dari BPJS Kesehatan pada Selasa (27/1) atas komitmen perlindungan kesehatan melalui Program JKN. Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah karena kolaborasi lintas sektor, kebijakan, dan dukungan anggaran yang memperluas cakupan peserta hingga lebih dari 98 persen penduduk Indonesia.

Sebanyak 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota menerima UHC Awards 2026 dari BPJS Kesehatan pada Selasa (27/1) atas komitmen perlindungan kesehatan melalui Program JKN. Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah karena kolaborasi lintas sektor, kebijakan, dan dukungan anggaran yang memperluas cakupan peserta hingga lebih dari 98 persen penduduk Indonesia.

Program JKN menjadi Fokus Utama Pemerintah Kabupaten Semarang

Pemkab Semarang berkomitmen mempertahankan capaian Universal Health Coverage melalui Program JKN dengan pembiayaan APBD bagi peserta PBPU Pemda. Hal ini disampaikan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Ungaran di Kabupaten Semarang pada 2026. Upaya ini dilakukan untuk menjamin akses layanan kesehatan warga serta meningkatkan mutu layanan dan keaktifan kepesertaan JKN.

Pemkab Semarang berkomitmen mempertahankan capaian Universal Health Coverage melalui Program JKN dengan pembiayaan APBD bagi peserta PBPU Pemda. Hal ini disampaikan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Ungaran di Kabupaten Semarang pada 2026. Upaya ini dilakukan untuk menjamin akses layanan kesehatan warga serta meningkatkan mutu layanan dan keaktifan kepesertaan JKN.

Penyesuaian Tarif Tol Semarang–Batang 2026, Ini Penjelasan Resmi Jasamarga Semarang–Batang

PT Jasamarga Semarang–Batang memastikan penyesuaian tarif Tol Semarang–Batang akan segera diberlakukan setelah sosialisasi selesai. Kebijakan ini melibatkan JSB dan pemangku kepentingan, berlaku di ruas Semarang–Batang pada 2026, dilakukan karena penambahan investasi, serta diterapkan melalui evaluasi BPKP dengan komitmen peningkatan layanan dan standar pelayanan minimal jalan tol.

PT Jasamarga Semarang–Batang memastikan penyesuaian tarif Tol Semarang–Batang akan segera diberlakukan setelah sosialisasi selesai. Kebijakan ini melibatkan JSB dan pemangku kepentingan, berlaku di ruas Semarang–Batang pada 2026, dilakukan karena penambahan investasi, serta diterapkan melalui evaluasi BPKP dengan komitmen peningkatan layanan dan standar pelayanan minimal jalan tol.