RASIKA – Dalam audiensi bersama media Jawa Tengah yang difasilitasi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, terungkap berbagai pembelajaran dari keberhasilan Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali. Desa yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia itu dinilai berhasil membangun pariwisata yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan adat, budaya, agama, dan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama.
Di balik berbagai penghargaan yang diraih serta tingginya kunjungan wisatawan, Penglipuran ternyata tidak menjadikan keuntungan ekonomi sebagai orientasi utama. Justru, keberhasilan ekonomi dipandang sebagai dampak dari konsistensi menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur.
Kepala Badan Usaha Desa Adat (BUPDA) Penglipuran, I Wayan Sumiarsa, mengatakan sejak awal masyarakat Desa Adat Penglipuran sepakat bahwa pariwisata harus menjadi sarana untuk melestarikan budaya, bukan sebaliknya.
“Kami tidak ingin menjadi desa yang money-oriented. Yang kami utamakan adalah bagaimana adat, budaya, agama, dan lingkungan tetap lestari. Kalau orientasinya hanya mengejar omzet, ketika pendapatan turun, semuanya akan berubah. Karena itu kami menjaga agar nilai-nilai yang kami miliki tetap menjadi prioritas,” ujar Sumiarsa.
Menurutnya, filosofi tersebut menjadi pegangan seluruh masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Dengan tetap menjaga keaslian desa, wisatawan justru datang karena ingin merasakan pengalaman budaya yang autentik, sehingga keberlanjutan pariwisata dapat terjaga dalam jangka panjang.
Untuk mengelola seluruh potensi desa secara profesional, Desa Adat Penglipuran membentuk Badan Usaha Desa Adat (BUPDA). Lembaga ini bertugas mengelola seluruh aset dan unit usaha desa, mulai dari pengelolaan kawasan wisata hingga berbagai usaha ekonomi yang dimiliki desa adat.
Sumiarsa menjelaskan, BUPDA memiliki visi menjadi badan usaha yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan berbasis budaya, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan krama atau masyarakat adat. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan ekonomi desa adat yang kuat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.
“Yang kami pikirkan adalah bagaimana desa ini mandiri secara ekonomi, mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan hasilnya kembali lagi untuk kepentingan desa adat serta kesejahteraan warga,” katanya.
Model pengelolaan tersebut membuat masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata, tetapi menjadi pelaku utama. Warga dilibatkan dalam pengelolaan homestay, usaha kuliner, kerajinan tangan, UMKM, penyedia jasa wisata, hingga berbagai kegiatan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan.
Dengan sistem itu, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, kelestarian rumah adat, tata ruang desa, serta tradisi yang menjadi identitas Penglipuran.
Sumiarsa menegaskan, keberhasilan desa wisata tidak cukup diukur dari banyaknya wisatawan yang datang ataupun besarnya pendapatan yang diperoleh. Baginya, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pariwisata mampu menjaga warisan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan desa wisata bagi kami bukan hanya diukur dari jumlah wisatawan, tetapi dari kemampuan pariwisata menjaga adat, lingkungan, tata ruang, rumah adat, dan meningkatkan kesejahteraan krama,” tegasnya.
Keberhasilan Penglipuran menjadi bukti bahwa pelestarian budaya dan lingkungan bukanlah penghambat pembangunan ekonomi. Sebaliknya, keduanya justru menjadi kekuatan utama yang membedakan Penglipuran dengan destinasi wisata lain.
Pengalaman Desa Wisata Penglipuran menjadi inspirasi bagi berbagai daerah di Indonesia yang tengah mengembangkan desa wisata. Dengan mengedepankan tata kelola yang profesional, melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, serta menempatkan budaya sebagai identitas yang harus dijaga, desa wisata dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa kehilangan jati dirinya.
