SEMARANG – Aliansi Buruh Jawa Tengah yang merupakan gabungan organisasi serikat dan federasi buruh di Jawa Tengah meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh.
Masalah memalukan soal upah rendah di Jawa Tengah harus segera diangkat agar mampu mengejar ketertinggalan upah dari provinsi lain. Selasa, 30 November 2022 adalah moment penting yakni agenda penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 di Jawa Tengah.
Apabila dalam penetapan UMK 2022 tersebut Ganjar mengabaikan permasalahan upah rendah, maka gelombang aksi buruh secara besar-besaran di Jawa Tengah siap menggeruduk Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.
“Apabila kebijakan yang dikeluarkan gubernur tetap tidak adil, maka kami akan terus galang kekuatan untuk melawan. Jika Pak Ganjar mengabaikan aspirasi buruh, maka kami akan geruduk presiden di Istana dan wakil rakyat Gedung DPRI. Tidak ada kata menyerah dalam perjuangan sebelum keadilan terwujud,” tegas perwakilan Aliansi Buruh Jawa Tengah, Karmanto, Selasa (30/11/2021).
Dikatakannya, Jawa Tengah telah terjebak dalam kubangan upah rendah sejak puluhan tahun silam. Hingga saat ini menempati ranking satu provinsi upah terendah di Indonesia. Di balik terjadinya kebijakan upah rendah di Jawa Tengah salah satunya disebabkan adanya faktor politisasi.
“Negara telah dikuasai oligarki karena dikendalikan pemilik modal yang dholim. Seharusnya, pemerintah malu karena telah memberi karpet merah untuk oligarki. Bukan menyejahterakan malah justru sebaliknya menyengsarakan rakyat. Ini sama saja menjajah negeri sendiri. Kalau era kolonial buruh hanya dikasih makan, sekarang gaji buruh hanya cukup untuk makan. Apa bedanya?” katanya.
