Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memberikan perhatian penuh terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar berkembang. Para Pelaku UMKM juga didukung agar bisa mendapatkan sertifikat halal dan haki untuk produk mereka.

Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, Pemerintah Kota Semarang selama ini telah memberikan pelatihan pembuatan produk, pengemasan atau packaging, dan support pemasaran melalui pameran maupun expo.

Gelar Inovasi UMKM Koperasi Investasi Perdagangan dan Agibisnis yang dilaksanakan pada 10 – 13 Maret 2023 di Javamall Semarang ini, juga bagian dari support Pemkot Semarang terhadap UMKM.

“Awalnya kegiatan ini hanya pameran UMKM saja, tapi dengan peran serta pemkot, dinas koperasi, perbankan kementerian, ini jadi expo yang lebih besar,” ujar Ita, sapaan akrab Hevearita G Rahayu, saat hadiri Gelar Inovasi UMKM Koperasi Investasi Perdagangan dan Agibisnis di Javamall Semarang, baru-baru ini.

Namun, menurutnya, hal itu tidak cukup hanya memberikan ruang pemasaran bagi mereka. Pihaknya ingin para pelaku UMKM bisa mengantongi sertifikat Haki dan Halal. Hal ini agar pemasaran bisa sampai pasar luar negeri.

“Produk lebih diprioritaskan untuk kebutuhan bisa masuk ke luar negeri. Perdagangan lebih luas sehingga tugas pemkot mendorong pelaku umkm lebih cepat memproses perizinan,” jelasnya.

Diakui Ita, mendapatkan sertifikat halal dan haki memang tidak mudah. Misalnya, untuk mendapat sertifikat halal bahan-bahan dasar harus dipastikan halal. Para pelaku usaha tentu cukup kesulitan untuk mengecek apakah bahan baku benar-benar halal. Sehingga, perlu kerja sama dengan beberapa pihak.

Pemerintah Kota Semarang sendiri memberikan support berupa biaya pengurusan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM. Dia berharap, fasilitasi bisa memudahkan mereka dalam mendapatkan sertifikat.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Agus Wuryanto mengatakan, akan terus mewadahi para pelaku UMKM agar bisa naik kelas. Gelaran expo ini juga bagian dari menumbuhkan perekonomian nasional yang sempat lesu akibat pandemi Covid-19. Pihaknya mendukung terkait legalitas usaha UMKM dengan pengurusan izin.