Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan melekat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dengan mengawasi 1.416 Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama 12-19 Februari 2023. Bawaslu membuka posko aduan masyarakat untuk melaporkan masalah terkait pemutakhiran data pemilih.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membuka data coklit pemilih Pemilu 2024 secara langsung kepada masyarakat oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) agar Bawaslu dapat memastikan tidak ada masalah terkait data pemilih dalam Pemilu 2024.
Bawaslu Kota Salatiga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu 2024 melalui aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Dengan menggunakan fitur yang tersedia di dalam aplikasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran secara langsung dan membantu dalam pengawasan jalannya tahapan Pemilu.
235 Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kabupaten Semarang dilantik dalam dua gelombang pada 5 & 6 Februari 2023. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meminta PKD untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas pencegahan dan pengawasan pemilu 2024. PKD yang terlantik diharapkan bekerja profesional, netral, dan berintegritas
Kabupaten Semarang dikategorikan daerah rawan tinggi dalam dimensi Penyelenggaran Pemilu oleh Bawaslu RI. Hal itu terekam dari hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan Serentak 2024 yang diluncurkan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Redtop Hotel & Convention Center Jakarta, Jumat (16/12/2022).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah gelar sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif. Dalam acara ini ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat sejateng hadir, acara yang mengusung tema Peran Organisasi Masyarakat Awasi Pemilu 2024 ini berlangsung di hotel Grand Wahid Salatiga.
Ketua Bawaslu Salatiga Agung Ari Mursito, mengatakan, sinergi antar stakeholder sangat perlu dilakukan. Sehingga pemetaan rawan konflik sangatlah perlu dilakukan sejak awal dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif di Salatiga.
Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Mohammad Talkhis menyampaikan sebagai lembaga pengawas pemilu, pihaknya memerlukan unsur eksternal untuk ikut berperan serta berpartisipasi aktif dalam perhelatan pengawasan partisipatif Pemilu 2024.
“Ini masalah klasik sebenarnya bahwa ada oknum kepala desa atau perangkat desa yang menjadi motor penggerak calon tertentu atas dasar balas budi, hubungan kekerabatan dan problem struktural kultural,” terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang M. Edy Sukarno
Bawaslu Kota Semarang membuka posko pengaduan masyarakat terhadap keberatan nama yang tercantum dalam keanggotaan Parpol calon peserta Pemilu 2024