KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

120 SPPG Beroperasi, HMD Gemas Ingatkan Jangan Main-main dengan SOP MBG

120 SPPG Beroperasi, HMD Gemas Ingatkan Jangan Main-main dengan SOP MBG

120 SPPG Beroperasi, HMD Gemas Ingatkan Jangan Main-main dengan SOP MBG

Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) Kabupaten Semarang, M Basari. Foto: win

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Sebanyak 120 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Kabupaten Semarang diminta disiplin menjalankan seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penekanan tersebut disampaikan Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) Kabupaten Semarang, M Basari, dalam pembentukan kepengurusan DPD HMD Gemas di Wahid Bandungan Hotel & Resort, Kecamatan Bandungan, Minggu (13/9/2026).

Basari yang juga mantan Wakil Bupati Semarang mengatakan, kepatuhan terhadap SOP menjadi salah satu kunci mencegah kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.

“Memang di SPPG itu banyak persoalan yang kita temui. Dengan adanya DPD HMD Gemas ini, kami ingin menjaga dan mengingatkan pengelola dapur SPPG agar berjalan sesuai koridor dan patuh terhadap SOP,” katanya.

Menurutnya, potensi keracunan dapat muncul ketika pengelola mengabaikan prosedur, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan hingga penyimpanan makanan.

“Misalnya membeli menu atau bahan makanan dari tempat yang tidak higienis, kemudian abai terhadap cara pengolahan dan penyimpanan bahan baku. Kalau SOP tidak dijalankan dengan baik, itu bisa memunculkan kasus keracunan,” jelasnya.

Saat ini, kata Basari, terdapat 120 SPPG yang sudah beroperasi dan 13 SPPG lainnya masih dalam proses di 19 kecamatan di Kabupaten Semarang.

“Kalau sebelumnya pernah ada (kasus keracunan), tetapi dalam waktu dekat ini belum ada laporan sama sekali kepada kami terkait kasus keracunan MBG di Kabupaten Semarang,” tegasnya.

Selain soal keamanan pangan, Basari juga mengingatkan pengelola SPPG agar tidak melakukan penyimpangan anggaran. Menurutnya, dana MBG merupakan uang negara sehingga harus dikelola secara jujur dan transparan.

“Harganya Rp10 ribu. Kalau dikorupsi Rp1.000 atau Rp2.000 saja, ya tetap korupsi. Hasilnya jelas tidak akan bagus untuk MBG,” ujarnya.

Ia menilai penyimpangan anggaran pada akhirnya dapat berdampak terhadap kualitas makanan yang diterima anak-anak sekaligus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Di sisi lain, HMD Gemas Kabupaten Semarang juga mendorong SPPG memperbesar penggunaan produk lokal dan melibatkan pelaku UMKM di sekitar dapur. Basari menyebut lebih dari 80 persen SPPG di Kabupaten Semarang telah menggunakan produk lokal seperti tempe, tahu, buah-buahan, ayam dan telur.

“Serapan produk lokal sudah bagus. Tetapi masih ada pekerjaan rumah untuk produk susu,” katanya.

Menurutnya, Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah penghasil susu sapi segar. Namun, pemanfaatannya untuk menu MBG masih menghadapi tantangan karena susu relatif rentan tercemar bakteri apabila proses pengolahan dan penyimpanannya tidak tepat.

“Kami akan cari formula supaya susu dari peternak ini bisa sampai dengan aman kepada anak-anak kita,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen DPP HMD Gemas Yusuf Supriadi mengatakan pembentukan DPD di daerah menjadi bagian dari penguatan organisasi untuk mendampingi dan mengadvokasi pengelola SPPG.

“Penguatan struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota sangat penting agar kami dapat mendampingi serta mengadvokasi dinamika dan persoalan yang dihadapi masing-masing SPPG,” katanya.

Yusuf menyebut HMD Gemas saat ini telah terbentuk di 36 provinsi dengan sekitar 6.000 anggota, sementara struktur DPD di berbagai kabupaten/kota masih terus dikembangkan.

Ketua DPW HMD Gemas Jawa Tengah, Bambang Setya Budi, menambahkan ada tiga hal utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan SPPG, yakni keamanan sistem teknologi informasi, tata kelola manajemen, serta pembekalan teknis dan SOP.

“Pembekalan teknis dan SOP menjadi kunci. Edukasi mengenai higienitas, sanitasi, sterilisasi dapur, penyusunan menu bergizi hingga penyesuaian jenis makanan sangat diperlukan untuk mencegah kasus keracunan,” jelasnya.

HMD Gemas, lanjutnya, siap menjadi jembatan komunikasi antara pengelola SPPG dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian terkait maupun pemerintah daerah.

“Kami ingin menjaga kepercayaan masyarakat agar dapur-dapur SPPG dapat menjalankan MBG dengan baik, maksimal, dan tidak ada lagi kasus keracunan,” tandasnya. (win)

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Polres Semarang menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mengantisipasi perjudian atau praktik botoh dalam Pilkades serentak 2026. Pengamanan juga mencakup potensi konflik antarcalon dan isu lokal di 140 desa pada 19 kecamatan. Sebanyak 787 personel disiapkan dan diperkuat personel BKO serta satu SST Brimob dengan sistem rayonisasi.
Cegah Pilkades di Kabupaten Semarang Jadi Arena Judi, Polisi Siapkan Satgas Penegakan Hukum
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Semarang dan Jawa Tengah pada Selasa, 6 Oktober 2026, didominasi kondisi cerah hingga berawan. Hasil pengamatan pukul 05.30 WIB mencatat suhu udara Semarang 27,7°C dengan kelembapan 75%. Suhu harian diprakirakan berkisar 27–36°C dengan kelembapan 40–75%, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian pegunungan Jawa Tengah bagian tengah.
09 Oktober 2026: Cuaca Semarang Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Pegunungan
Pemkab Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober 2026. Wajib pajak yang membayar sampai batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan sebesar 1 persen. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung kesehatan fiskal dan likuiditas keuangan daerah.
Bayar PBB-P2 Sebelum 31 Oktober, Warga Kabupaten Semarang Bebas Denda
Persoalan pengelolaan dan lelang tanah Bondo Deso di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan terkait masuknya tanah bengkok Kepala Dusun Borangan Heny Affandi dalam daftar lelang. Kedua pihak menyatakan siap memberikan keterangan dan dokumen kepada aparat penegak hukum.
Polemik Tanah Bondo Deso, Kadus Borangan, Mulai Babak Baru. Seperti apa?
[pekok2]