KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

120 SPPG Beroperasi, HMD Gemas Ingatkan Jangan Main-main dengan SOP MBG

120 SPPG Beroperasi, HMD Gemas Ingatkan Jangan Main-main dengan SOP MBG

120 SPPG Beroperasi, HMD Gemas Ingatkan Jangan Main-main dengan SOP MBG

Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) Kabupaten Semarang, M Basari. Foto: win

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Sebanyak 120 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Kabupaten Semarang diminta disiplin menjalankan seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penekanan tersebut disampaikan Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) Kabupaten Semarang, M Basari, dalam pembentukan kepengurusan DPD HMD Gemas di Wahid Bandungan Hotel & Resort, Kecamatan Bandungan, Minggu (13/9/2026).

Basari yang juga mantan Wakil Bupati Semarang mengatakan, kepatuhan terhadap SOP menjadi salah satu kunci mencegah kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.

“Memang di SPPG itu banyak persoalan yang kita temui. Dengan adanya DPD HMD Gemas ini, kami ingin menjaga dan mengingatkan pengelola dapur SPPG agar berjalan sesuai koridor dan patuh terhadap SOP,” katanya.

Menurutnya, potensi keracunan dapat muncul ketika pengelola mengabaikan prosedur, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan hingga penyimpanan makanan.

“Misalnya membeli menu atau bahan makanan dari tempat yang tidak higienis, kemudian abai terhadap cara pengolahan dan penyimpanan bahan baku. Kalau SOP tidak dijalankan dengan baik, itu bisa memunculkan kasus keracunan,” jelasnya.

Saat ini, kata Basari, terdapat 120 SPPG yang sudah beroperasi dan 13 SPPG lainnya masih dalam proses di 19 kecamatan di Kabupaten Semarang.

“Kalau sebelumnya pernah ada (kasus keracunan), tetapi dalam waktu dekat ini belum ada laporan sama sekali kepada kami terkait kasus keracunan MBG di Kabupaten Semarang,” tegasnya.

Selain soal keamanan pangan, Basari juga mengingatkan pengelola SPPG agar tidak melakukan penyimpangan anggaran. Menurutnya, dana MBG merupakan uang negara sehingga harus dikelola secara jujur dan transparan.

“Harganya Rp10 ribu. Kalau dikorupsi Rp1.000 atau Rp2.000 saja, ya tetap korupsi. Hasilnya jelas tidak akan bagus untuk MBG,” ujarnya.

Ia menilai penyimpangan anggaran pada akhirnya dapat berdampak terhadap kualitas makanan yang diterima anak-anak sekaligus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Di sisi lain, HMD Gemas Kabupaten Semarang juga mendorong SPPG memperbesar penggunaan produk lokal dan melibatkan pelaku UMKM di sekitar dapur. Basari menyebut lebih dari 80 persen SPPG di Kabupaten Semarang telah menggunakan produk lokal seperti tempe, tahu, buah-buahan, ayam dan telur.

“Serapan produk lokal sudah bagus. Tetapi masih ada pekerjaan rumah untuk produk susu,” katanya.

Menurutnya, Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah penghasil susu sapi segar. Namun, pemanfaatannya untuk menu MBG masih menghadapi tantangan karena susu relatif rentan tercemar bakteri apabila proses pengolahan dan penyimpanannya tidak tepat.

“Kami akan cari formula supaya susu dari peternak ini bisa sampai dengan aman kepada anak-anak kita,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen DPP HMD Gemas Yusuf Supriadi mengatakan pembentukan DPD di daerah menjadi bagian dari penguatan organisasi untuk mendampingi dan mengadvokasi pengelola SPPG.

“Penguatan struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota sangat penting agar kami dapat mendampingi serta mengadvokasi dinamika dan persoalan yang dihadapi masing-masing SPPG,” katanya.

Yusuf menyebut HMD Gemas saat ini telah terbentuk di 36 provinsi dengan sekitar 6.000 anggota, sementara struktur DPD di berbagai kabupaten/kota masih terus dikembangkan.

Ketua DPW HMD Gemas Jawa Tengah, Bambang Setya Budi, menambahkan ada tiga hal utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan SPPG, yakni keamanan sistem teknologi informasi, tata kelola manajemen, serta pembekalan teknis dan SOP.

“Pembekalan teknis dan SOP menjadi kunci. Edukasi mengenai higienitas, sanitasi, sterilisasi dapur, penyusunan menu bergizi hingga penyesuaian jenis makanan sangat diperlukan untuk mencegah kasus keracunan,” jelasnya.

HMD Gemas, lanjutnya, siap menjadi jembatan komunikasi antara pengelola SPPG dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian terkait maupun pemerintah daerah.

“Kami ingin menjaga kepercayaan masyarakat agar dapur-dapur SPPG dapat menjalankan MBG dengan baik, maksimal, dan tidak ada lagi kasus keracunan,” tandasnya. (win)

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
Pemkab Semarang mendorong Wisata Edukasi Setepeng di Bergas Lor menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN menjelang pensiun. Budidaya ayam petelur dan ikan menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat dipelajari secara langsung. Kawasan seluas sekitar 2,2 hektare itu juga akan dikembangkan dengan tanaman buah dan komoditas lainnya.
Wisata Edukasi Setepeng Jadi Tempat Belajar Usaha, Bupati Semarang Sasar ASN Jelang Pensiun
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW melalui program KKN mendampingi 25 warga Dusun Sengon, Desa Manggihan, Getasan, Kabupaten Semarang, mengolah bio-slurry dan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik cair, pupuk organik padat, serta MOL. Kegiatan selama sebulan ini mendorong pemanfaatan bahan lokal untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
KKN UKSW di Desa Manggihan, Mahasiswa Olah Limbah Biogas jadi Pupuk Organik
[pekok2]