KARANGANYAR – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayahnya, agar saat operasional bisa berjalan secara optimal.
Upaya yang dilakukan adalah peningkatan kompetensi bendahara koperasi melalui pelatihan dan sertifikasi. Serta penguatan tata kelola kelembagaan agar koperasi mampu dikelola secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, KDKMP diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mendorong perputaran ekonomi yang melibatkan masyarakat secara lebih luas. Karena itu, sumber daya yang telah dialokasikan pemerintah pusat perlu dikelola secara optimal agar program berjalan baik.
Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada tersedianya modal dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas pengelolaan, akuntabilitas, serta pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip perkoperasian.
“Kita harus sama-sama mendukung dan berkontribusi agar koperasi desa maupun kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah berhasil. Koperasi yang kuat diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Sumarno saat Rapat Koordinasi Peningkatan Kompetensi melalui Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bendahara KDKMP di Alana Hotel, Karanganyar, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia berharap, pelatihan dan sertifikasi bendahara dapat mendukung terciptanya pengelolaan koperasi yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, KDKMP tidak hanya berdiri sebagai lembaga usaha, tetapi juga mampu menjalankan perannya dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Linda Widiastuti Ariningrum, program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bendahara di Jawa Tengah menyasar sekitar 5.040 orang yang dibagi ke dalam 168 angkatan.
Hingga pelaksanaan rapat koordinasi pada 29 Oktober 2026, kegiatan tersebut telah berjalan sebanyak 48 angkatan. Pemprov Jateng menargetkan seluruh rangkaian pelatihan dapat diselesaikan pada akhir November 2026.
Peningkatan kompetensi bendahara dinilai penting untuk memastikan pengelolaan keuangan koperasi dilakukan secara tertib dan profesional. Pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan anggota dan menjaga keberlanjutan usaha koperasi.
Linda menjelaskan, KDKMP diharapkan dapat menjalankan fungsi ekonomi yang lebih luas, antara lain mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka peluang bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjangkau pasar melalui koperasi.
Dengan pengelolaan yang baik, koperasi diharapkan dapat memperkuat rantai distribusi sekaligus menjadi mitra pemasaran bagi pelaku UMKM.
Dalam kesempatan tersebut, juga diluncurkan Sistem Informasi Fit and Proper Test (SI FIT) Koperasi. Peluncuran sistem tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan koperasi, khususnya dalam mendukung proses uji kelayakan dan kepatutan pengurus.
Melalui penguatan kompetensi pengurus dan bendahara, penyempurnaan data, serta peningkatan tata kelola kelembagaan, Pemprov Jateng berharap KDKMP dapat tumbuh menjadi koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memastikan keberadaan koperasi tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar mampu menjalankan kegiatan usaha, memperluas akses pasar bagi UMKM, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa maupun kelurahan di Jawa Tengah.
