KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Sekda Jateng Tekankan Integritas dalam Penyusunan APBD 2027

Sekda Jateng Tekankan Integritas dalam Penyusunan APBD 2027

Sekda Jateng Tekankan Integritas dalam Penyusunan APBD 2027

Sekda Jateng Sumarno menyampaikan arahan saat membuka Rakor Forsesdasi Komisariat Wilayah Jawa Tengah di Bandungan, Kamis (29/10/2026).

SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan mematuhi aturan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Ia menegaskan, setiap keputusan terkait anggaran harus dilakukan secara cermat, melalui pertimbangan matang, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu disampaikan Sumarno saat membuka Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Jawa Tengah di Wahid Bandungan Hotel dan Resort, Kamis (29/10/2026).

Menurut Sumarno, penyusunan APBD perlu mencermati perkembangan kebijakan, termasuk ketentuan mengenai penganggaran hibah dan insentif digital. Karena itu, pemerintah daerah perlu memahami regulasi agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

Ia mengingatkan, setiap kebijakan anggaran memiliki konsekuensi, baik dari sisi hukum, administrasi, maupun integritas. Bahkan, setiap keputusan harus didukung data dan dokumen yang jelas sehingga dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

“Yang menjadi patokan utama adalah kita memiliki amanah. Ini bukan hak, melainkan amanah yang harus kita tunaikan,” tegasnya.

Sumarno menambahkan, sekretaris daerah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran yang bersumber dari uang publik. Karena itu, setiap alokasi belanja harus memperhatikan prioritas dan manfaatnya bagi masyarakat.

Ia berharap integritas menjadi pedoman dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran, sehingga APBD dapat disusun secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Ketua Forsesdasi Komisariat Wilayah Jawa Tengah Anang Armunanto mengatakan, rakor tersebut menjadi wadah bagi para sekretaris daerah untuk memperdalam pemahaman mengenai regulasi penyusunan APBD 2027.

Sejumlah persoalan yang dibahas antara lain mekanisme hibah, insentif, serta penganggaran yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Kegiatan ini juga melibatkan unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), inspektorat, BPKAD, dan Bappeda. Keterlibatan berbagai perangkat daerah tersebut diharapkan dapat menyamakan pemahaman mengenai aturan dan pelaksanaan penganggaran.

Melalui forum ini, Forsesdasi Jateng berharap penyusunan APBD 2027 di seluruh kabupaten/kota semakin terarah, taat regulasi, dan mampu mendukung peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
Sebuah truk tronton bernomor polisi W 9548 US mengalami kecelakaan di tanjakan setelah Jembatan Tuntang, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jumat (13/11/2026). Diduga tidak kuat menanjak saat melaju dari Salatiga menuju Bawen, truk bergerak mundur hingga menabrak pembatas jalan, tiang listrik, dan teras rumah warga. Kecelakaan tersebut juga menyebabkan sebuah sepeda motor rusak parah dan arus lalu lintas tersendat.
Breaking News! Tak Kuat Menanjak, Truk Tronton "Gelondor" Hantam Motor dan Terjun ke Rumah Warga di Bawen
Pemkab Semarang mulai memetakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggandeng Kejari Ambarawa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab piutang, mengoptimalkan penagihan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penanganan akan mempertimbangkan kondisi wajib pajak dan kelayakan piutang.
Piutang PBB Menumpuk, Pemkab Semarang Gandeng Kejari untuk Penagihan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
[pekok2]