Haris WB 
PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) mengoperasikan Segmen Klaten-Prambanan dari Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo sepanjang 7,85 km tanpa tarif mulai 2 Juli 2025 pukul 06.00 WIB, dengan pengoperasian dilakukan oleh JMJ di ruas yang menghubungkan jalan utama Solo-Yogyakarta dan melayani transaksi keluar di Gerbang Tol Prambanan.
Menteri Perhubungan menyatakan tidak akan ada aturan baru dalam penindakan kendaraan over dimension over load (ODOL) dalam diskusi bersama awak media yang digelar Kementerian Perhubungan pada Kamis, 26 Juni 2025, yang menimbulkan keprihatinan bagi pelaku usaha angkutan barang di seluruh Indonesia. Pernyataan itu memicu kritik karena menunjukkan pemerintah belum serius dan siap menata ulang kebijakan ODOL yang selama ini dinilai bermasalah.
BPJS Kesehatan Cabang Ungaran menggelar temu media di Susan Resort Bandungan untuk membahas berbagai isu pelayanan BPJS Kesehatan, termasuk penonaktifan 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Selasa (24/6/2025), yang terjadi akibat penyesuaian data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ribuan pengemudi truk yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah pada Senin (23/6/2025) di sepanjang Jalan Kalibanteng, Semarang, untuk menuntut revisi UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta perbaikan sistem logistik yang dinilai merugikan pengemudi. Aksi yang diikuti sekitar 1.500 orang ini dilakukan karena para pengemudi menilai aturan Over Dimension Over Load (ODOL) tidak adil jika hanya dibebankan kepada sopir.
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjalin kerja sama strategis dengan National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) guna memperkuat pertumbuhan industri otomotif kreatif Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan komitmen ini dalam mendukung subsektor modifikasi otomotif sebagai bagian penting dari ekonomi kreatif nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Samuel J.D. Wattimena, melakukan kunjungan kerja perseorangan dalam rangka reses ke-3 di Kabupaten Semarang. Bertempat di Kedai Singgumuk, Bergas, pada Senin (16/6/2025), ia bertemu dengan 35 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari berbagai sektor ekonomi kreatif.
PT Trans Marga Jateng (TMJ) menggelar operasi penertiban kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sebagai bagian dari kampanye nasional menuju Zero ODOL 2026. Operasi ini melibatkan Sat-PJR Unit Jateng 1 B, BPTD Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang, serta DENPOM TNI, dengan pelaksanaan di Rest Area 429 A Jalan Tol Semarang–Solo pada Rabu dan Kamis, 11–12 Juni 2025, pukul 08.00 hingga 11.00 WIB.
Permasalahan kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL) masih menjadi tantangan serius yang merusak infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan di Indonesia. Pemerintah Indonesia menjadi pihak yang berupaya menertibkan kendaraan ODOL di berbagai wilayah. Upaya ini berlangsung sejak beberapa tahun terakhir hingga kini, melalui razia gabungan, pembangunan jembatan timbang modern, serta penindakan administratif dan pidana.
PT Trans Marga Jateng (PT TMJ) menggelar kegiatan penanaman pohon di Gerbang Tol Boyolali sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Aksi ini melibatkan Jasa Marga Group bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan dilaksanakan di wilayah Jalan Tol Semarang-Solo pada tahun 2025.
Penanganan truk kelebihan dimensi dan muatan (ODOL) membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, hingga Korlantas, yang semuanya memiliki peran dalam penertiban. Masalah ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan telah menjadi perhatian serius sejak beberapa tahun terakhir. Permasalahan ini muncul karena penggunaan truk ODOL membahayakan keselamatan dan merusak infrastruktur, serta menimbulkan beban biaya tinggi bagi pengemudi dan pemilik angkutan.