URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]

Program pembenahan angkutan umum di Indonesia dinilai terancam gagal karena rendahnya keberpihakan pemerintah dalam alokasi anggaran, meski menjadi kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebelumnya berjanji memberi subsidi transportasi, namun anggaran stimulan skema pembelian layanan (BTS) yang semestinya mendukung 20 kota dalam RPJMN 2025–2029 justru terus menurun, dari Rp625 miliar pada 2023 menjadi Rp177 miliar pada 2025, dan direncanakan hanya Rp80 miliar pada 2026.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Rendah Keberpihakan Pemerintah Membenahi Transportasi Umum

Haris WB
15/08/2025
11:05
Rubrik
456

featured-img

RASIKAFM.COM – Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum (pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Dalam RPJMN 2025 -2029 ada 20 kota yang akan dibenai angkutan umum. Namun melihat anggaran stimulan skema pembelain layanan ( buys the service /BTS) yang dikucurkan setiap tahun kian menurun, sangat pesimis program pembehahan angkutan umum akan berhasil. Tahun 2020 (awal Program BTS) dianggarkan Rp 56 miliar, tahun 2021 (Rp 292 miliar), tahun 2022 (Rp 550 miliar), tahun 2023 (Rp 625 miliar), tahun 2024 (Rp 437 miliar) dan tahun 2025 (177 miliar). Direncanakan tahun 2026 cuma Rp 80 miliar.

Hal ini menunjukkan rendahnya keberpihakan pemerintah membenahi transportasi umum di daerah.

Padahal, penyelenggaran angkutan umum adalah kewajiban pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kampanyenya menjanjikan pemberian subsidi transportasi umum.

Semestinya, ditindaklanjuti oleh Menteri Perhubungan untuk meningkatkan anggaran pembenahan angkutan umum setiap tahun mengingat ada 514 pemerintah daerah se Indonesia.

Anggaran itu merupakan stimulan bagi pemda untuk melanjutkan dialihkan alokasinya ke APBD setelah 2 – 3 dari APBN.

Transportasi yang terjangkau dapat memberikan setiap orang bisa menikmati peluang, kebebasan, dan kebahagiaan. Itu kalau pemerintahnya becus dan peduli (Litman, 2025)

Manfaat program angkutan umum sangat membantu masyarakat bermobilitas dengan biaya murah di tengah kesulitan warga yang sedang kesulitan atau kehilangan pekerjaan. (hrs-wd)