KAWAN PEMANDU JALAN

​Menata Ulang Rute MBG: Menghindari Kebocoran Anggaran, Memperkuat Pondasi Ekonomi Lokal

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu diarahkan pada penataan ulang sistem logistik, penguatan UMKM, serta optimalisasi koperasi dan BUMDes agar manfaat ekonomi tetap dirasakan masyarakat. Gagasan tersebut muncul seiring pelaksanaan MBG memasuki fase evaluasi, dengan tujuan menjaga efisiensi program tanpa mengurangi komitmennya terhadap pemberdayaan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.

Reformasi Transportasi Publik: Saatnya Trans Jateng Hadir di Jekuti (Jepara – Kudus – Pati)

Wilayah aglomerasi Jepara, Kudus, dan Pati (Jekuti) dinilai membutuhkan layanan transportasi massal modern untuk menunjang mobilitas pekerja dan aktivitas ekonomi. Tingginya arus komuter menuju Kudus serta menurunnya layanan angkutan umum mendorong masyarakat beralih ke kendaraan pribadi, yang berdampak pada kemacetan di sejumlah ruas Pantura Timur. Kehadiran Trans Jateng di koridor Jekuti dinilai menjadi solusi strategis untuk meningkatkan konektivitas, mengurangi kepadatan lalu lintas, dan memperkuat produktivitas ekonomi kawasan.

Arah Baru Modernisasi Armada Trans Semarang

Pemerintah Kota Semarang melalui UPTD BLU Trans Semarang mempercepat peremajaan 132 armada transportasi publik secara bertahap hingga Desember 2026. Program ini mencakup pengadaan bus baru dan pengoperasian 27 bus listrik di Koridor 1 mulai September 2026 untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, efisiensi operasional, serta mendukung transportasi ramah lingkungan di Kota Semarang.

Tiba di Kelas dengan Senyuman: Mengapa Guru Butuh Transportasi Layak?

Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai layanan transportasi yang aman, terjangkau, dan merata menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia, terutama bagi tenaga pendidik di wilayah 3TP. Melalui kebijakan subsidi transportasi dan penguatan angkutan perintis, pemerintah dinilai dapat menekan beban biaya mobilitas, meningkatkan kualitas hidup guru, serta mendukung pemerataan mutu pendidikan nasional.

Tips Cerdas Sewa Bus Wisata Sekolah: Liburan Seru, Rombongan Aman dan Tenang

Menjelang musim liburan sekolah 2026, penyelenggara studi tur dan wisata rombongan diimbau lebih cermat memilih armada transportasi. Keselamatan perjalanan dapat ditingkatkan dengan memastikan legalitas PO bus, kelaikan kendaraan, kondisi pengemudi, perencanaan rute, transparansi biaya, serta kesiapan fasilitas keselamatan sebelum keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan lancar.

Menuju Era Baru Trans Semarang: Hijau, Jalur Khusus, dan Berkeadilan

Pemerintah Kota Semarang melalui Trans Semarang terus mempercepat transformasi sistem transportasi publik dengan rencana elektrifikasi armada, pembangunan jalur khusus BRT, serta peningkatan tata kelola layanan dan kesejahteraan pengemudi. Program yang didukung regulasi daerah dan proyek nasional MASTRAN ini ditujukan untuk mewujudkan transportasi massal yang lebih modern, ramah lingkungan, terintegrasi, dan terjangkau bagi masyarakat.

Menyoal Subsidi BBM: Saatnya Alihkan ke Transportasi Publik

Akademisi Djoko Setijowarno menilai subsidi BBM dalam APBN masih belum tepat sasaran karena mayoritas dinikmati pemilik kendaraan pribadi. Dalam kajiannya, Djoko mendorong pemerintah mempercepat pembangunan transportasi umum modern di daerah sebagai solusi efisiensi fiskal, pemerataan pembangunan, dan pengurangan ketergantungan subsidi energi menuju visi Indonesia maju 2045.

Ada Jeritan dari Bangku Madrasah

Kepala MTs Aswaja Tengaran, Hafid Zaen Akhmad, mengkritisi peluncuran program Sekolah Rakyat yang dinilai berpotensi menambah pemborosan anggaran di tengah keterbatasan bantuan bagi madrasah swasta. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penguatan fasilitas, kesejahteraan guru, dan digitalisasi sekolah yang telah lama berdiri serta berperan dalam pendidikan karakter masyarakat.

Antisipasi Kenaikan Harga BBM Tahun 2027

Akademisi Djoko Setijowarno mendorong pemerintah mengalokasikan Rp10 triliun untuk transportasi publik di 200 kota guna mengantisipasi kenaikan BBM 2027 melalui skema layanan modern dan terjangkau, sehingga meningkatkan mobilitas, menekan gejolak sosial, memperkuat ekonomi, serta mendukung keselamatan dan pemerataan pembangunan.