Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mendorong reaktivasi jalur kereta non-aktif di berbagai wilayah Indonesia pada 2026 guna meningkatkan konektivitas, mengurangi beban jalan raya, serta memicu pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, dengan cara menghidupkan kembali 2.233 kilometer rel lama yang saat ini belum beroperasi.
PT KAI menyiapkan reaktivasi jalur kereta api Kedungjati–Tuntang sepanjang 30 km di Jawa Tengah untuk menghidupkan kembali konektivitas dan potensi ekonomi, disampaikan pada 2026. Jalur bersejarah ini akan difungsikan kembali melalui perbaikan infrastruktur guna mendukung pariwisata, logistik, serta mobilitas masyarakat di Semarang dan Salatiga.
Pemprov Jawa Timur berhasil menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang hingga 22 kasus pada 2025. Keberhasilan ini dicapai berkat 1.344 petugas penjaga yang tersebar di 336 titik. Namun, capaian ini menyisakan beban berat bagi APBD, yakni biaya gaji lebih dari Rp3,2 miliar per bulan dan biaya diklat Rp6,6 juta per orang. Daerah kini menjerit membutuhkan dukungan APBN untuk status P3K petugas dan pendanaan diklat.
Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan penanganan 135 perlintasan sebidang jalur kereta di Sumatera dan Jawa periode 2025–2039. Program pemerintah ini dilaksanakan di berbagai provinsi mulai 2025 karena tingginya risiko kecelakaan dan kerusakan infrastruktur. Penanganan dilakukan bertahap melalui pembangunan flyover, underpass, dan penutupan JPL prioritas.
Pemerintah diminta tak terpaku pada tol dalam menghadapi mudik Lebaran 2026 dengan mendorong perbaikan jalan arteri. Sorotan ini muncul dari data pergerakan 143,9 juta orang dan dominasi mobil pribadi. Arus diprediksi memadati ruas seperti Tol Jakarta–Cikampek saat Lebaran 2026. Kepadatan terjadi karena mayoritas pemudik memilih tol demi kenyamanan. Solusinya pembenahan arteri dan pengaturan lalu lintas terpadu.
Kondisi jalan rusak menjadi persoalan serius yang menghambat keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Penyelenggara jalan di tingkat pusat hingga daerah berkewajiban memperbaiki dan melengkapi fasilitas jalan sesuai undang-undang. Kewajiban ini ditegaskan untuk mencegah kecelakaan, menjamin akses publik, serta mendukung kelancaran logistik nasional.
Pembangunan rel layang di Semarang dan Pekalongan menjadi solusi permanen untuk mengatasi banjir rob dan kemacetan kronis. Proyek ini menyasar jalur vital pantura Jawa, melibatkan PT KAI dan Kemenhub, berlokasi di pusat kota, dikerjakan untuk menjaga kelancaran transportasi nasional dengan memisahkan rel dari perlintasan sebidang.
Lonjakan kasus gangguan kesehatan mental anak di Indonesia diungkap Kemenkes setelah pemeriksaan terhadap 20 juta jiwa pada 2025. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan karena tekanan akademik, paparan digital, dan minimnya relasi hangat. Para ahli menilai perbaikan dilakukan melalui kehadiran emosional orang tua serta dukungan sekolah.
MTI Aceh menilai kebijakan Gubernur Sumut menghentikan truk berplat Aceh (BL) di Langkat pada Rabu (1/10/2025) perlu ditinjau ulang. Kebijakan itu dinilai berpotensi mengganggu distribusi logistik dan menimbulkan ketidakpastian hukum. MTI menegaskan mutasi plat hanya sah bila pemilik berdomisili tetap, sesuai prosedur resmi POLRI dan SAMSAT.
Pemkab Magelang meluncurkan program angkutan sekolah gratis pada 2025–2026 untuk mengurangi kecelakaan pelajar, angka putus sekolah, dan mendukung pendidikan. Dinas Perhubungan menyediakan 52 armada di sembilan rute, dengan subsidi Rp135 ribu per kendaraan per hari. Program ini menyasar kecamatan dengan kemiskinan ekstrem dan APS tinggi.