MTI Aceh menilai kebijakan Gubernur Sumut menghentikan truk berplat Aceh (BL) di Langkat pada Rabu (1/10/2025) perlu ditinjau ulang. Kebijakan itu dinilai berpotensi mengganggu distribusi logistik dan menimbulkan ketidakpastian hukum. MTI menegaskan mutasi plat hanya sah bila pemilik berdomisili tetap, sesuai prosedur resmi POLRI dan SAMSAT.
Pemkab Magelang meluncurkan program angkutan sekolah gratis pada 2025–2026 untuk mengurangi kecelakaan pelajar, angka putus sekolah, dan mendukung pendidikan. Dinas Perhubungan menyediakan 52 armada di sembilan rute, dengan subsidi Rp135 ribu per kendaraan per hari. Program ini menyasar kecamatan dengan kemiskinan ekstrem dan APS tinggi.
Pemerintah meluncurkan enam paket stimulus ekonomi pada kuartal IV-2025, termasuk program Cash for Work bagi pekerja padat karya di sektor perhubungan dan perumahan. Program ini menyasar pengemudi angkutan umum yang terdampak penurunan pendapatan, dengan insentif BBM yang disalurkan melalui koordinasi Kemenhub dan Organda.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka segera mengalihkan subsidi motor listrik ke angkutan umum. Kebijakan subsidi motor dinilai salah sasaran, tidak menjawab penurunan daya beli, dan membebani APBN. MTI menilai subsidi angkutan umum lebih efektif meringankan beban masyarakat miskin kota.
Dalam sepuluh tahun terakhir, transportasi Indonesia berubah dengan hadirnya ojek online yang cepat mendapat perhatian publik, sementara pengemudi konvensional kurang tersorot. Fenomena ini dipengaruhi identitas visual, solidaritas digital, serta sorotan media. Para ahli menilai perlunya penguatan organisasi, simbol kolektif, dan perlindungan sosial bagi pengemudi konvensional.
ChatGPT said:
Seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta, Jumat (29/8/2025). Peristiwa ini mengguncang jutaan pengemudi ojol yang selama ini bekerja tanpa perlindungan negara. Dari tragedi ini, muncul kesadaran kolektif akan pentingnya pengakuan, keadilan, dan perlindungan pekerja informal.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyampaikan duka cita atas wafatnya Affan Kurniawan, driver ojek online, dalam insiden di sekitar Kompleks DPR pada 28 Agustus 2025. MTI menyerukan ketertiban, pendekatan humanis, serta dialog untuk mencegah insiden serupa. Mereka menekankan pentingnya empati dan rekonsiliasi bagi seluruh pihak.
Menteri Perhubungan menyatakan rencana pembubaran Jembatan Timbang (JT) dengan alasan rawan pungli. Pernyataan ini memicu pertanyaan publik mengenai dasar faktanya, sebab JT punya peran penting dalam pengawasan truk ODOL dan pendataan logistik. Sebagai gantinya, Menhub mendorong penggunaan teknologi Weigh In Motion (WIM) di jalan tol.
Program pembenahan angkutan umum di Indonesia dinilai terancam gagal karena rendahnya keberpihakan pemerintah dalam alokasi anggaran, meski menjadi kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebelumnya berjanji memberi subsidi transportasi, namun anggaran stimulan skema pembelian layanan (BTS) yang semestinya mendukung 20 kota dalam RPJMN 2025–2029 justru terus menurun, dari Rp625 miliar pada 2023 menjadi Rp177 miliar pada 2025, dan direncanakan hanya Rp80 miliar pada 2026.
Kehadiran Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen ITM) di bawah Kementerian Perhubungan menjadi tonggak baru dalam upaya integrasi sistem transportasi nasional yang selama ini berjalan secara sektoral dan terpisah. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyambut positif pembentukan Ditjen ITM, yang diumumkan secara resmi dalam paparan pada 25 Juli 2025 di tingkat nasional. Lembaga ini dinilai penting untuk mengatasi kompleksitas jaringan moda transportasi di Indonesia. Melalui policy brief berjudul “Membangun Arsitektur Integrasi Transportasi Nasional yang Berfungsi, Inklusif, dan Transformasional”, MTI mendorong penguatan mandat Ditjen ITM sebagai otoritas harmonisasi kebijakan antarmoda.